110 Siswa SDN 1 Poni-Poniki Terima KIP, Termasuk Anak PNS

978
110 Siswa SDN 1 Poni-Poniki Terima KIP, Termasuk Anak PNS
KIP - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Poni-poniki, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki total siswa sebanyak 110 orang. Dari jumlah tersebut, semuanya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), termasuk anak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Jaspin/ZONASULTRA.COM)
110 Siswa SDN 1 Poni-Poniki Terima KIP, Termasuk Anak PNS
KIP – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Poni-poniki, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki total siswa sebanyak 110 orang. Dari jumlah tersebut, semuanya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), termasuk anak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Jaspin/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM,TIRAWUTA – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Poni-poniki, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki total siswa sebanyak 110 orang. Dari jumlah tersebut, semuanya mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), termasuk anak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Anak PNS juga dapat, pokoknya semua dapat,” kata Nuriati, Kepala Sekolah SDN 1 Poni-poniki.

110 Siswa SDN 1 Poni-Poniki Terima KIP, Termasuk Anak PNS
Nuriati

Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Koltim, Madinah mengatakan, pendataan KIP dilakukan oleh dinas sosial (Dinsos) sejak turunnya program tahun 2015 lalu.

“Itu yang melakukan pendataan adalah pihak dinsos, kami tinggal memproses datanya saja,” kata Madinah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Koltim Narto menjelaskan, untuk program KIP pihaknya sama sekali tidak melakukan pendataan siswa miskin. Data yang digunakan saat itu berdasarkan data dari BPS tahun 2011.

“Bisa jadi kalau anak PNS masih dapat KIP, karena datanya kan masih data lama. Siapa tahu dulu status mereka masih tergolong miskin,” kata Narto saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu (23/7/2016).

Menurut dia, yang harus lebih tahu data siswa miskin adalah Dikmudora sebagai leading sektor program KIP.  “Secara spesifik seharusnya Dikmudora yang seharusnya lebih tahu datanya, walaupun masih mengunakan basis data terpadu tahun 2011,” ucapnya. (C)

 

Reporter: Jaspin
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini