ZONASULTRA.COM, BURANGA – Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) berunjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/7/2015). Mereka memprotes pemindahan dua oknum guru di dinas pendidikan (Diknas) setempat, karena dinilai tidak sesuai prosedur.
Salah seorang orator, Julman Hijrah mengatakan, penataan dan pemerataan guru PNS di lingkup Diknas Butur seyogyanya dilakukan untuk menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru sesuai kebutuhan real masing-masing satuan pendidikan. Proses tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan.
Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penataan dan pemerataan guru PNS ialah atas permintaan sendiri, adanya kelebihan guru di sekolah yang bersangkutan, guru yang dibutuhkan karena memiliki keterampilan dan guru mata pelajaran yang berlebihan di satuan pendidikan berdasarkan pemantauan dan evaluasi untuk pemerataan guru se Kabupaten Butur.
“Namun pada kenyataannya semua syarat itu tidak dilaksanakan oleh pihak Diknas Butur ketika memberikan nota tugas kepada guru. Bahkan pemberian nota tugas itu terkesan dadakan tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang benar, kondisi ini menimbulkan persepsi di masyarakat kalau pemberian nota tugas terhadap dua guru merupakan keputusan yang sarat kepentingan politik,” tegas Julman.
Kebijakan itu sarat kepentingan politik, kata Julman, karena isu yang berkembang di masyarakat sejak bulan Juni 2015 bahwa semua guru PNS akan ditekan untuk memihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Atas fakta itu, Julman meminta kepada Pj. Bupati Butur untuk membatalkan nota tugas tersebut.
Puluhan massa itu, diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setda Butur, H. Tasir. Dihadapan para pendemo dia menuturkan, bila tuntutan LIRA akan disampaikan kepada bupati dan sekda yang saat ini lagi berada di luar kota. Kaitannya dengan mutasi pegawai, lanjut Tasir, Pemda Butur telah membentuk badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).
“Tim inilah yang akan mengevaluasi promosi jabatan,” ujarnya.
Usai mendengar jawaban dari staf ahli, LIRA melanjutkan aksinya di kantor DPRD Butur. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD, Abdul Salam Sahadia dan Ketua Komisi II Harwis Hari. Salam menjelaskan, pihaknya sudah mendengar ada guru yang dipindahtugaskan. Namun belum melihat seperti apa bentuk fisik nota tugas tersebut.
“Kami sudah dengar, tapi sampai hari ini nota tugas itu belum kami lihat,” kata legislator Demokrat ini.
Dia berjanji akan mengawal dan menindaklanjuti persoalan ini sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. “Nanti bakal diserahkan kepada komisi. Bila perlu dewan akan membentuk tim,” singkatnya.
Terpisah, Diknas Butur melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) La Ode Rais saat dikonfirmasi menjelaskan, pemberian nota tugas kepada dua orang guru itu sesuai mekanisme.
“Tidak benar kalau itu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apalagi dikait-kaitkan dengan politik. Itu semua tidak benar,” bantah dia.
Dikatakannya, setiap semester pembagian tugas perlu dilakukan, karena adanya kaitan pembagian dan perubahan jam mengajar. Ditambah lagi dengan baru-baru ini ada dua kali masuk CPNS yang berpengaruh langsung dengan pengisian dan pergeseran guru.
“Pergeseran itu merupakan wujud pemerataan guru serta untuk mengisi adanya sekolah yang kekurangan guru, seperti yang terjadi kepada dua orang guru ini untuk mengisi kekosongan di sekolah tempat tugas baru itu,” pungkasnya.
Rais pun sangat heran atas tuduhan yang dilontarkan oleh LIRA. Sebabnya, pemindahan guru bukan kali ini saja terjadi, bahkan tiap per semester dilakukan pemindahan tugas. “Itu pun pemindahan tugas ini berdasarkan data dapodik, dan tujuannya untuk pemerataan guru dan pengisian sekolah yang kekurangan guru. Bulan Januari lalu juga banyak guru yang dipindahkan, tapi kok tidak diributkan,” herannya.
