ZONASULTRA.COM, KENDARI– Penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Buton Utara (Butur) akhir-akhir ini menjadi sorotan sejumlah pihak. Hal itu dikarenakan KPU Butur dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Panwaslu setempat, mengenai adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan alat peraga kampanye (APK).
Salah satu calon Bupati Butur Abu Hasan mengatakan ada gejala ataupun fenomena yang terjadi diantara penyelenggara Pilkada terkait netralitas dan integritas. Kalau tidak disikapi dengan benar oleh penyelenggara di tingkat provinsi maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaknetralan penyelenggara.
Namun demikian sejauh ini Abu Hasan masih percaya dengan integritas dan kenetralan KPU dan Panwaslu Butur. Untuk melihat kenetralan dan integritas penyelenggara belum dapat disimpulkan saat ini karena proses Pilkada belum sampai pada penatapan calon terpilih.
Problematika dalam Pilkada seperti lapor-melapor ke DKPP sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggara. Olehnya itu, sebagai pribadi dan Paslon, Abu Hasan berharap agar Pilkada 2015 di Butur adalah betul-betul Pemilu yang berkualitas.
“Sekali saja penyelenggara tidak netral maka akan melukai hati, perasaan, ribuan dan puluhan ribu orang. Tapi untuk di Butur, sepanjang perjalanan kampanye ini penyelanggara masih netral,” kata Abu Hasan di Kendari, Selasa (29/9/2015).
Dalam pilkada kali ini bukan saja Paslon yang bisa dikenakan sanksi atau Pidana, namun penyelenggara jika macam-macam juga bisa mendapatkan hukuman penjara. Olehnya masing-masing pihak harus berhati-hati baik Paslon maupun penyelenggara.
Mantan kepala Biro Humas Pemprov Sultra itu meminta siapapun pasangan calon jika terbukti secara hukum bermain money politik maka harus didiskualifikasi dari proses Pilkada.
