Adakah Celah Untuk Tidak Korupsi Di Era Demokrasi Ini?

Tidak ada, karena hampir seluruh lini subjek pemerintahan melakukan korupsi. bahkan masyarakat pun turut terlibat dan tak tanggung-tanggung, contohnya menerima suap saat pilkada agar memilih calon yang bersangkutan. Sedangkan dalam pemerintahan pasca reformasi dari atas sampai bawah semuanya melakukan korupsi.

Akhir-akhir ini Jokowi sepertinya telah berada di ambang batas kewajaran dalam kapasitasnya sebagai presiden RI. Padahal semua orang juga tahu, sejak di pimpin oleh Jokowi, hutang Indonesia bukannya mereda, tapi malah bertambah. Entah mungkin suatu saat hutang tersebut akan dibebankan penerusnya kelak. Terlalu banyak yang pak Jokowi urus sampai tidak menyadari bahwa sebenarnya masalah Indonesia hanya 2. Yaitu politik dan Ekonomi. Dan yang terjadi Jokowi seakan senang berurusan. Pak Jokowi ini sebenarnya terlalu sibuk, lantaran sibuknya sehingga apa yang ia lakukan tidak ada efesiensinya. Kenapa repot – repot mengelabui rakyat. Cukup hentikan korupsi di indonesia, rakyat pasti sejahtera.

Bukan kah semata-mata apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan kesejahteraan rakyat negara lain. Indonesia sudah menjadi terkenal di belahan dunia, berkat keberhasilannya menggoyahkan Israel. Sehingga kini Israel pun sedang berpikir keras bagaimana keluar dari tekanan Indonesia. Hebat benar Indonesia, sepertinya kedepannya Indonesia akan di segani oleh negara-negara di seluruh belahan dunia. Kami rakyat Indonesia pun bangga. Tapi sangat tidak etis kiranya dibalik kesuksesan di tingkat Internasional, Rakyat Indonesia masih berada di dalam garis penderitaan.

janji-janji reformasi itu mana? Yang ada, para pejuang-pejuang Reformasi kini telah bahagia dangan kehidupan yang sejahtera. Sekali-kali berikanlah rakyatmu penjelasan atas apa yang telah dicita-citakan ternyata 100% terbalik. Bahkan mines yang persamaannya adalah penderitaan. Rakyat tidak butuh inkonsistensi BBM yang tidak jelas turun naiknya, rakyat tidak mempermasalahkan kenaikan iuran BPJS yang katanya colaps/ Rugi, kami berpikir positif.

Rakyat percaya hal itu urgen. Tapi masalahnya itu semua ada hubungannya dengan korupsi yang meraja rela. Seandainya saja Indonesia bebas dari korupsi, mungkin saja biaya kesehatan dan pendidikan tidak perlu lagi menjadi beban tersendiri bagi anak Indonesia sesuai apa yang di amanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

BPK yang dipercayakan di daerah-daerah juga cenderung tidak mengeluarkan taringnya. Apa anda yakin semua SKPD yang ada di seluruh Indonesia ini tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Mengapa jalan-jalan pengaspalan yang dibangun di pelosok daerah tidak setahan Aspal DKI Jakarta ???? Di Sulawesi Tenggara contohnya, ? Mengapa BPK tidak mengaudit bangunan secara fisik. Mengapa tidak mengaudit dengan menghitung berapa anggaran yang digunakan untuk pengaspalan suatu jalan dengan perbandingan berapa banyak pasir dan material yang gunakan.

Kalau hanya audit administrasi, sudah menjadi rahasia umum. Hal tersebut adalah perkara mudah untuk di manipulasi.Saya tidak menuduh BPK ikut main juga, tapi saya menduga ada permainan dan istilahnya Baku atur/tutup mulut. Berapa banyak anggaran yang terbuang sia-sia. Pembangunanannya fiktie*tak terlihat* karena hanya aspal saja yang di urus. Rusak anggarkan, rusak lagi anggarkan lagi. Akan begitu terus sampai Ahok jadi presiden Indonesia. Sangat di sayangkan mestinya hal inilah yang mesti pemerintah komitmenkan. Pak Jokowi jangan berani bermimpi besar jika belum bisa mengatasi korupsi. Saya sebagai penulis pun sadar bahwa sudah hal inilah yang menjadi Resiko Demokrasi. Seperti yang kita anut semenjak transisi reformasi sekitar 17 tahun yang lalu. Bandingkan waktu era orde baru atau yang lebih familiar kita kenal dengan era Soeharto. Ternyata tidak sejelek Pemerintahan di masa kini. Tokoh-Tokoh besar seperti Megawati dan SBY pun tidak mampu memberantas Korupsi di Indonesia yang katanya di era mereka sewaktu menjadi Presiden RI adalah masa transisi menuju Negara yang bersih. Lucunya saat Soeharto di tuduh telah melakukan Korupsi besar-besaran. Padahal setelah tumbangnya rezim Soeharto Korupsi malah semakin menjadi-jadi dan semakin besar-besaran.

Waktu dulu Korupsi hanya terjadi di kalangan Elit pemerintah, namun kini seluruh elemen-elemen dipemerintahan sampai pegawai dengan pangkat terendah juga banyak menjadi tersangka dan terdakwa Korupsi. Apakah ini yang dinamakan masa transisi. Kurang lebih 17 tahun reformasi pemerintah ngapain aja ? Revolusi mental mana yang menjadi ikon pak Jokowi? Sudah tahun 2017, yang katanya adalah tahun implementasinya revolusi mental. ? Intervensi sosial ? Mana intervensi sosial? Buktinya Korupsi dimana-dimana? Jangan-jangan Revolusi mental hanya wacana. Dan Intervensi sosial terbukti hanya di impelementasikan kepada masyarakat menengah kebawah. Di birokasi ternyata tidak ada, perubahannya hanya pakaian nya saja. Negara ini sudah kocar-kacir. Sampai tidak bisa membedakan lagi mana pemberantas dan mana yang mau di berantas karena semua elemen korup. Sekali lagi Pak Jokowi tidak perlu terlalu sibuk mengurusi segala hal. Cukup berantas Korupsi dengan seefisien mungkin.

Kerjakan 1 hal namun efesien akan mengalahkan ribuan kesibukan namun tidak efisien. Segera berantas Korupsi. Ibu Megawati dan SBY telah gagal mensejahterakan rakyat dikarenakan tidak mampu memberantas Korupsi Namun Pak Jokowi masih punya kesempatan. Minimal membuat Indonesia keluar dari zona 5 besar negara terkorup Kenapa singapura menjadi Negara terbersih Asia. Indonesia malah menjadi 5 besar Negara terkorup di dunia. Padahal Indonesia dan singapura bagaikan Jakarta dan Bekasi. Pak Jokowi harus peka. Bahwa Korupsi memang efeknya bukan seperti terorisme yang langsung membunuh seketika. Tapi Korupsi ini lebih sadis karena membunuh rakyat anda perlahan-lahan, bahkan dengan dibumbuhi rasa penderitaan yang lebih nikmat sepertinya jika rakyat diledakan saja oleh teroris dengan mati sekejap daripada mati dengan penderitaan yang berkepanjangan bahkan sampai mati.

Sebagai generasi muda penerus bangsa ini. Tidak cukup kiranya hanya mengkritik tanpa memberikan solusi. jadi dengan bekal pemikiran yang masih belum matang ini saya memberanikan diri menyarankan sebuah Solusi. Perkuat KPK dengan mendirikan KPK tingkat Provinsi bahkan Kota/Kabupaten. Terbukti BPK tidak menunjukan efektivitasnya sudah sewajarnya BPK mendapatkan dampingan dari KPK.

Oleh : Muhammad Tun Samudra
Penulis Merupakan Analis Politik dan Hukum