ZONASULTRA.COM, ANDOOLO– Sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) mempersoalkan mekanisme Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.
Dua perda yang dipersoalkan yakni Perda Penertiban Hewan Ternak dan Pengembangan Adat Istiadat.
Anggota DPRD Konsel, Amrozi Farid mengatakan seyogyanya sebelum sebuah Perda di tetapkan diperlukan pembahasan internal Baleg agar peraturan tersebut tidak menjadi cacat hukum.
Tidak hanya itu, pihaknya tidak pernah menerima naskah akademik dua Perda tersebut yang merupakan kajian penting dalam peraturan.
“Nah selama ini naskah akademikpun kita tidak tahu. Ini belum dibahas tetapi sudah ditetapkan,” ungkapnya dengan nada kesal, Kamis (11/2/2016).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Komisi I DPRD Konsel, Tri Haryono, dia juga mengungkapkan tidak pernah mendapatkan undangan pembahasan padahal itu wajib dilakukan.
“Kalau anggota yang lain diundang saya tidak tahu tetapi kalau saya memang tidak pernah diundang,” tukasnya
Ketua Baleg DPRD Konsel, Samsu mengatakan penetapan dua perda tersebut sudah sesuai mekanisme. Menurutnya dua perda yang ditetapkan merupakan kebutuhan masyarakat dan sifatnya hanya mengatur.
“Inikan perda yang sifatnya hanya pengaturan beda halnya dengan perda retribusi karena itu punya konsekuensi,” ujarnya saat dikonfirmasi via seluler.
Samsu menambahkan jika dalam perjalananya, dua perda yang sudah ditetapkan itu tidak sesuai dan memiliki banyak kekurangan maka pihaknya siap melakukan revisi.
“Perda ini bukan Al-Qur’an, kalau dalam perjalanannya ada yang mau direvisi maka itu bisa dilakukan. Undang-Undang Dasar (UUD) yang begitu sakralnya saja telah mendapat amandemen,” tutupnya.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Tahir Ose
