Ali Mazi Curhat ke KPK Saat Rakor

395
KPK Mulai Korek Tambang di Sultra Melalui Dinas ESDM
RAPAT KOORDINASI - Rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Sultra, Kamis (14/2/2019). (Randi Ardiansyah/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Di hadapan Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) VIII koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aldinsyah Malik Nasution, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyampaikan unek-uneknya selama menjabat sebagai Gubernur.

Kepada tim Korsupgah, Ali Mazi mengungkapkan bahwa selama 5 bulan menjabat Gubernur para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jarang menemui dirinya.

“Terus terang saja pak, saya ini sudah 5 bulan jabat gubernur. Tapi jarang sekali Kepala OPD yang datang melapor ke saya, hanya beberapa orang saja,” ujar Ali Mazi, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di ruang rapat gubernur Sultra, Kamis (14/02/2019).


(Baca Juga : KPK Kecewa, Banyak Pejabat Pemprov Sultra Tak Laporkan Kekayaan)

Ia mengaku, merasa aneh dengan perlakuan para Kepala OPD. Tak hanya itu, Ali Mazi juga curhat soal Kepala OPD yang tidak hadir dalam sosialisasi Inpres nomor 6 tahun 219 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Sekelas Instruksi Presiden saja mereka (Kepala OPD) tidak hadir, ini membuat saya malu sama Kepala BNNP pak. Dan rupanya pak para Kepala OPD ini ikut rapat di sini, bahas HUT Sutra dan saya tidak tahu. Padahal kan kalau hanya ulang tahun tinggal tiup lilin selesai,” ungkap mantan gubernur Sultra ini.

Di hadapapn Korwil VIII Korsupgah dan Kepala OPD, Ali Mazi menegaskan, jika di Sultra tidak ada matahari kembar. Ia pun tidak akan memberikan kewenangannya kepada siapa pun.

(Baca Juga : Ali Mazi Gelar Rapat dengan KPK, Bahas Optimalisasi PAD dari Sektor Tambang)

“Bahkan pak saya ingin melantik pejabat pun, malah didemo. Padahal kan saya hanya ingin menata pemerintahan, malah didemo dan dituding yang tidak-tidak, buat isu macam-macam,” ucapnya.

Ali Mazi pun meminta petunjuk kepada KPK, dalam mengambil setiap keputusan. Termaksud soal melakukan mutasi bagi Kepala OPD yang sudah menjabat di atas 5 tahun.

“Saya ini jadi gubernur hanya ingin mengabdi, kalau saya mau cari uang saya ke Jakarta. Di sana saya cari uang, punya usaha,” terangnya.

“Jujur saja pak saya teraniaya selama menjabat, besok saja ini pasti muncul di media sosial saya curhat ke KPK. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlas pak,” tutup Ali Mazi. (b)

 


Reporter: Randi Ardiansyah
Editor : Kiki

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib