Tampilan Desktop



Anggota DPRD Sultra Ungkap Bagi-Bagi Uang Retribusi Bandara Halu Oleo Mengalir Kelima Lembaga
36 Dibaca

Tahrir mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait bagi-bagi uang hasil retribusi bandara tersebut. “Kami menerima pengaduan dari masyarakat bahwa hasil pungutan retribusi di Bandara Haluoleo Ke

Tahrir mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait bagi-bagi uang hasil retribusi bandara tersebut. “Kami menerima pengaduan dari masyarakat bahwa hasil pungutan retribusi di Bandara Haluoleo Kendari mengalir kelima komponen lembaga, sehingga hal ini akan kami sahuti untuk menindaklanjuti informasi bagi-bagi uang ini, tentu dengan mengundang seluruh pihak yang diduga menerima aliran uang pungutan retribusi tersebut,” ungkap Tahrir Tasruddin di ruang kerjanya, Kamis (22/1/2015).
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjadwalkan pertemuan nanti, tujuannya untuk memperoleh kejelasan dan kepastian dimana wilayah masing-masing pihak yang bersangkutan,” lanjut Tahrir.
Tahrir juga mengaku telah menerima laporan atas ketidaknyamanan saat memasuki gerbang Bandara Haluoleo yang terkesan menakutkan. Bandara bak camp militer, memiliki jalan zig-zag, aturan ketat, mematikan lampu kendaraan pada malam hari dan melepas atribut seperti kaca mata, menurunkan penumpang yang ada dalam kendaraan, ini dapat mengakibatkan keterlambatan terhadap calon penumpang maskapai,” kata Tahrir.
Komandan Laksamana Udara (Lanud) Wolter Mongosidi Letnan Kolonel Penerbang Dedy Susanto menegaskan, apa yang dilakukan polisi militer TNI AU yang bertugas di pangkalan militer Wolter Mongosidi berdasarkan undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Image

Danlanud Wolter Mongosidi Letkol Penerbang Dedy Susanto. Foto Mas’ud

Menurut Dedy Susanto, UU tersebut pada pasal 7 poin B sub oin 5 menerangkan, tugas pokok TNI yang dilakukan dengan operasi militer selain perang yaitu salah satunya mengamankan obyek vital nasional yang strategis.
“Nah, bandara ini merupakan salah satu obyek vital. Apa yang dilakukan petugas dengan penjagaan itu  masih standar pengamanan pangkalan. Pemeriksaan terhadap seluruh masyarakat yang masuk di area pangkalan ini semata-mata untuk mengetahui identitasnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Dedy Susanto di ruang kerjanya di pangkalan militer TNI AU Wolter Mongosidi, Kamis (21/1/2015).
Selain UU tersebut, ada kesepakatan bersama antara TNI AU dan angkasa Pura 1 dan 2, Dirjen Perhubungan Udara yang disebutkan, pengamanan bandara yang Inkla Sipil menjadi tanggungjawab TNI AU. 
“Kalau dipertanyakan kenapa harus ketat, masalahnya bandara ini inkla sipil. Artinya, penerbangan sipil yang numpang di pangkalan militer, sehingga bandara ini berada dalam kasatrian pangkalan militer yang memiliki pos-pos jaga. Oleh karena itu setiap sipil yang melewati atau memasuki area bandara harus diperiksa,”  jelas Dedy Susanto.
Lain halnya penerbangan Inkla Milter yang berarti pangkalan militer yang numpang diaset Pemerintah, Dirjen Perhubungan atua Angkasa Pura. Kata Dedy Susanto, inilah yang mesti dipahami karena yang bertanggunjawab Komandan Angkatan Udara.
“Pada dasarnya kami melaksanakan sesuai prosedur pengamanan untuk obyek vital karaena saya yang bertanggungjawab penuh dilingkup Pangkalan TNI AU, apapun yang terjadi termasuk bandara karena berada kasatrian TNI AU, itu perintah UU, bukan maunya Danlanud,” terangnya.
Terkait bagi-bagi uang retribusi Bandara Haluoleo seperti yang disampaikan Tahrir Tasruddin, Dedy Susanto mengaku tidak mengetahui dan menampik menerima pembagian hasil pungutan retribusi tersebut. Menurutnya, retribusi Airport Tax dikelola Dirjen Perhubungan Udara dan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra serta retribusi parkir.
“Air Port Tax sebesar Rp. 11 ribu dikelola Ditjen Perhubungan Udara, untuk retribusi Rp.24 ribu dikelola dinas perhubngan provinsi, sedangkan retribusi parkir dikelola oleh perusahaan Global bekerjasama dengan pemprov Sultra, bukan TNI AU. Sehingga kami tidak pernah menarik retribusi, kalau ada retribusi yang mana, yang jelas TNI AU tidak pernah menerima pembagian retribusi dari manapun,”  tegasnya.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sultra, Sarlina yang dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui pembagian retribusi kelima komponen lembaga yang disampaikan anggota dewan tersebut. Kata dia, pihaknya hanya menerima retribusi berdasarkan peraturan daerah. “Kami hanya tahu jumlah retribusi yang disetor, kalau ada pembagian lain itu kami tidak tahu, yang tahu adalah instansi teknis dinas perhubungan provinsi,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra Irawan Ialiasa saat dihubungi wartawan media ini, hand phonenya tidak aktif.(Mas’ud/Sadah) 
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free