Tampilan Desktop


APBD Perubahan Sultra Disetujui Untuk Ditetapkan, Ini Catatan Dewan
227 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KENDARI– Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun Anggaran 2015 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penandatanganan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sultra dilaksanakan di sekretariat DPRD Sultra melalui rapat paripurna dewan, Jum’at (25/9/2015) malam di gedung paripurna DPRD Sultra.

Penandatanganan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra Nur Alam, unsur pimpinan DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Nursalam Lada serta disaksikan langsung oleh para anggota DPRD Sultra. Persetujuan itu dilakukan setelah melalui rangkaian pembahasan sejak pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, penyampaian nota keuangan, pemandangan umum dan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi serta rapat gabungan komisi dengan pihak pemerintah daerah.

Rekomendasi Untuk APBD 2016

Juru bicara fraksi gabungan Muh. Irfani Thalib mengatakan rapat gabungan komisi juga menyepakati beberapa hal sebagai masukan, usul, saran dan tanggapan selama berlangsungnya rapat yang sekaligus dijadikan rekomendasi dalam pembahasan APBD Sultra tahun anggaran 2016 yang akan datang.

anggota dprdUntuk mengindari keterlambatan pembahasan dan upaya mengakomodir program dan kegiatan yang sifatnya mendesak, maka Irfani Thalib dalam rapat gabungan komisi meminta perhatian Pemerintah Daerah agar Rancangan Anggaran Perubahan APBD Sultra tahun anggaran 2016 yang akan datang disampaikan kepada dewan tepat waktu.

“Mengingat berakhirnya tahun anggaran 2015 tinggal tiga bulan lagi, maka DPRD Sultra meminta agar masalah–masalah yang berkenan dengan beberapa program dan kegiatan yang baru diusul melalui pembahasan itu termasuk beberapa program dan kegiatan yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran 2015 tetapi tidak terproses sebagaimana mestinya agar menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2016,” kata Irfani Thalib ketika menyampaikan laporan hasil pembahasan rapat gabungan komisi dengan pemerintah daerah atas raperda tentang perubahan APBD Sultratahun anggaran 2015, Jum’at (25/9/2015) malam.

Kerja sama dengan perguruan tinggi juga perlu melibatkan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu pemerintah daerah juga harus betul-betul mempersiapkan diri secara maksimal untuk menjadi tuan rumah dalam berbagai ivent Nasional yang akan dilaksanakan di Sultra pada tahun ini misalnya festival budaya dan lain-lain.

Irfani Thalib juga mengungkapkan dana hibah yang baru-baru diterima dari pemerintah pusat sebesar Rp.17.378.023.000,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), agar betul–betul diperuntukkan pada pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

DPRD Sultra juga meminta adanya rencana peningkatan status beberapa ruas jalan menjadi jalan Provinsi agar dikaji secara mandalam, jangan sampai hanya menjadi beban yang tidak bisa diatasi. Tak kalah penting juga kata Irfani Thalib, agar Tahun anggaran 2016 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, khususnya Perpustakaan dapat dialokasikan dana untuk rehabilitasi gedung serta pemeliharaan dan pengadaan fasilitas lainnya.

Pendapatan Daerah Meningkat

Sementara itu, Abdul Malik Silondae selaku juru bicara fraksi-fraksi di DPRD Sultra, mengatakan target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2015 diproyeksikan meningkat dari anggaran semula sebesar Rp.2.263 36.903.775 triliun menjadi Rp.2.342.791.501.930.77 triliun pada perubahan APBD Tahun 2015. Dari data tersebut menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp.79.754.598.155.77 miliar.

nuralam pidatoKenaikan pendapatan daerah tersebut dipicu dengan meningkatnya komponen pendapatan daerah yakni PAD naik sebesar 28 % dan dana perimbangan naik sebesar 4,70 % serta adanya dana hibah dari pemerintah pusat.

Sementara untuk komponen lain-lain, menurut Malik Silondae, pendapatan daerah yang sah sesuai penetapan terakhir dari pemerintah pusat terjadi penurunan sebesar 1,60% dari anggaran semula. Terjadinya perubahan pendapatan daerah jelas memiliki konsekwensi pada terjadinya perubahan belanja daerah.

“Fraksi–fraksi dalam dewan mencatat beberapa asumsi dasar yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam perubahan APBD tahun ini adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD induk serta pergeseran anggaran dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu,” kata Malik Silondae, ketika menyampaikan pendapat akhir fraksi–fraksi DPRD provinsi Sulawesi Tenggara atas raperda tentang perubahan APBD Sultra tahun anggaran 2015 Jum’at (25/9/2015) malam. (Advertorial)

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com