Tampilan Desktop


Begini Cara KPK Awasi Penggelolaan APBD di Daerah
32 Dibaca

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO- Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia sebetulnya tak hanya urusan “menangkap” para koruptor. Lembaga super body itu sebetulnya memiliki peran untuk mencegah terjadinya korupsi.

Dalam rangka melakukan pencegahan korupsi, sejak 2012 KPK instens melakukan kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) diberbagai daerah, termasuk yang diselenggarakan di Pemda Konawe Selatan (Konsel), Selasa (27/10/2015).

Dalam kegiatan tersebut, KPK mengandeng Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemda Konsel.

Deputi Pencegahan KPK, Wawan Wardiana mengatakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak 2012 itu yang merupakan program tahunan bertujuan mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel.

“Jadi ini dilakukan dalam rangka mencegah potensi khususnya penggelolaan  APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaannya termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasanya,” kata Wawan Wardiman, Selasa (27/10/2015).

Selain itu, KPK juga mengawasi penggelolaan dana hibah dan Bantuan Sosial (bansos) serta yang lebih interes yakni dalam bidang pendapatan.

Olehnya itu, lanjut Wawan, pihaknya tidak bekerja sendiri. Namun dibantu oleh BPKP perwakilan Sultra yang melakukan observasi guna mengidentifikasi potensi terjadinya korupsi. Kemudian rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPKP tersebut harus diikuti oleh action dari Pemda setempat.

“Kalau ada permaslahan terkait potensi korupsi itu, kemungkinan tidak secara langsung ditindaki oleh KPK, tetapi apabila tidak  tidak diperbaiki maka kami akan langsung menindakinya,” ujarnya.

Dia berharap rencana pelaksanaan itu jangan hanya dikerjakan secara normatif. Disamping itu, KPK sendiri punya rencana kerja bagaimana membangun sistem integritas nasional tetapi sebelum nasional maka harus dimulai dulu dari bawah yakni tingkat individu, organisasi dan Pemda.

“Dengan demikian kalau tahapan itu kita lakukan secara bersama-sama dan tentunya melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Perwakilan BPKP Sultra, Dikdik Sadikin mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap rencana kerja tersebut.

“Apakah rencana telah dilakukan secara betul-betul atau belum. Kalau belum apa kendalanya karena kami yang melakukan supervisi APBD dan memotivasi untuk perencanaan hingga realisasi anggarannya,” katanya.

BPKP akan membangun sistem yang satu rupiah pun uang daerah  tidak dapat diambil oleh oleh siapapun. Dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni siapa mengerjakan apa dan bagaimana.

Sementara itu, Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Konsel, Irawan Laliasa mengatakan, sangat mendukung upaya pihak KPK bersama BPKP Sultra dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi terhadap penggunan dan penyerapan APBD tersebut.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com