Benahi Jalan, DPRD Kolaka Minta Dinas PU Libatkan Instansi Lain

54
Ketua Komisi III DPRD Kolaka Hasbi Mustafa
Hasbi Mustafa

ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam membenahi jalan melibatkan instansi terkait lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Kolaka Hasbi Mustafa mengatakan tugas Dinas PU bukan hanya mengaspal jalan, tetapi harus ada upaya mempertahankan kondisi dan kualitas jalan tersebut dengan melibatkan beberapa instansi terkait.

“Untuk mencegah agar apa yang kiranya telah diperbaiki baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, harusnya melibatkan beberapa dinas,” ujar Hasbi ditemui usai paripurna istimewa di Gedung DPRD Kolaka, Rabu (27/2/2019).

Kata dia, salah satunya dinas PU harus melibatkan dinas perhubungan guna mengawasi kendaraan pengangkut yang lewat atau melintasi jalan. Mengingat tonase kekuatan jalan, khususnya di Kabupaten Kolaka hanya 8 ton.

(Baca Juga : HUT Kolaka ke-59, Ahmad Safei Ajak Stakeholder Tingkatkan Pembangunan)

Sementara, kebanyakan kendaraan yang melintasi jalan yang hanya memiliki kekuatan 8 ton itu, ada yang bermuatan 25 sampai 30 ton.

Kemudian, dinas lain yang harus dilibatkan yaitu Dinas lingkungan hidup dan kebersihan, menyangkut persoalan drainase atau selokan yang kadangkala tersumbat.

Menurutnya, program yang direncanakan dinas PU harus bisa sejalan dengan dinas lainnya, apalagi ini menjadi visi misi Bupati Kolaka untuk memperbaiki infrastruktur.

“Semua kadis yang terlibat harus melihat apa yang diperintahkan oleh bupati untuk segera diperbaiki. Jangan lain yang diperintahkan, lain pula yang dikerjakan. Itu yang tidak benar,” jelasnya.

(Baca Juga : Pemilik Hewan Peliharaan di Kolaka Diimbau Lakukan Vaksin)

Untuk itu pihaknya mendorong instansi terkait untuk berkolaborasi dengan baik agar program yang dianggarkan tidak sia-sia dan tepat sasaran.

Apalagi, ungkap Ketua DPC Hanura Kabupaten Kolaka itu, porsi anggaran Dinas PU dalam APBD Kolaka (yang sebesar Rp 1,3 triliun) terbesar di antara 32 dinas lainnya.

“Jadi infrastruktur yang dikerjakan semestinya bisa awet lama. Jangan baru satu bulan, jalan ada lagi yang bocor atau amblas,” pungkasnya. (b)

 


Kontributor : Sitti Nurmalasari
Editor: Jumriati

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib