ZONASULTRA.COM, LANGARA– Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) diduga selewengkan dana perjalanan dinas pada tahun anggaran 2015 lalu. Hal tersebut terungkap saat rapat badan musyawarah (Bamus) di gedung sekretariat dewan (Setwan) baru-baru ini.
Wakil Ketua DPRD Konkep, Abdul Rahman mengungkapkan, biaya perjalanan dinas para anggota legislator di daerah tersebut sepanjang tahun 2015 belum seluruhnya dibayarkan.
“Selain saya, masih banyak teman-teman DPRD yang SPPD-nya belum dibayarkan, tapi mereka tidak mau komentar,” ujar politisi PKS itu, Sabtu (27/2/2016).
Dikatakannya, dana perjalanan dinas tersebut harusnya dibayarkan kepada para anggota dewan sebelum menyeberang tahun sesuai peruntukkannya, akan tetapi hingga akhir Februari 2016 ini justru hak dari para dewan tersebut belum dituntaskan semua.
“Setahu kami itu tanggung jawabnya bendahara dan sampai sekarang belum dibayarkan, saya yakin ada sesuatu dibalik masalah ini,” katanya dengan nada kesal.
Anggota DPRD lainnya Yakub Rahman membenarkan hal tersebut. “Benar itu, sppd kami belum dibayarkan sepenuhnya oleh bendahara. Setiap kami konfirmasi mengenai hak kami, bendahara selalu beralibi bahwa dana itu sudah sepenuhnya dibayarkan, tapi kami tidak pernah mendapatkan salinan pembuktian administrasi mengenai biaya perjalanan kami,” kata politisi PKPI asal Wawonii Tengah itu.
Namun pernyataan anggota dewan itu dibantah oleh bendahara DPRD, Amos. Ia menjelaskan bahwa dana sppd para anggota DPRD sudah dibayarkan seluruhnya. Dana yang dimaksudkan para anggota dewan itu kemungkinan yang bersumber dari anggaran tahun 2016 ini.
“Saya kira sudah dibayarkan semua, barangkali yang dimaksud mengenai dana lainnya yang dipangkas tahun ini,” kata Almos.
Saat ditanya mengenai besaran dana yang harusnya dibayarkan kepada anggota DPRD Konkep, dirinya enggan menyebutkan. Akan tetapi ia beralasan bahwa hak dari keseluruhan biaya perjalanan anggota DPRD sudah dibayarkan semua kepada mereka.
Pernyataan bendahara ini langsung dibantah anggota dewan Rudi Tahir. Ia menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh bendahara DPRD tidak benar.
“Tidak benar itu, mana ada sudah dibayarkan, sampai sekarang hak kita belum diselesaikan semua,” bantah politisi partai Gerindra itu.
Ia menyebutkan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan para legislator kerap menggunakan dana pribadi, sehingga pernyataan yang dikeluarkan oleh bendahara tersebut perlu diklarifikasi.
Penulis : Arjab Karim
Editor : Rustam
