Tampilan Desktop


Buang Limbah B3 Tak Prosedural, PLTU Nii Tanasa Tak Disanksi
177 Dibaca

Buang Limbah B3 Tak Prosedural, PLTU Nii Tanasa Tak Disanksi

Pengelolaan Limbah B3 : Acara sosialisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sultra, Selasa (12/4/2016). Dalam sosialisasi itu diperkenalkan perusahaan yang berizin untuk mengelolah limbah B3 di Sultra hanya PT. Ratu Mahkota Sasando. (MUHAMAD TASLIM DALMA/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI– Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan adanya pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nii Tanasa yang terletak di desa Lalonggasumeeto, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe.

Meski begitu, pihak BLH Sultra belum memberikan sanksi tegas kepada managemen PLTU Nii Tanasa. “PLTU batu bara ditemukan pembuangan limbah B3-nya tidak sesuai prosedur, namun itu belum disanksi karena masih kita beri pembinaan,” kata Hakku Wahab, Kepala BLH Sultra usai membuka acara sosialisasi pengelolaan limbah B3 di Kantor BLH Sultra, Selasa (12/4/2016).

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah BLH Sultra, Ratna Sakai mengatakan, hasil PLTU Nii Tanasa menghasilkan abu terbang (fly ash) berupa butiran halus dan abu dasar (bottom ash) yang agak kasar.

Untuk kasus abu batu bara, menurut Ratna, merupakan kasus pertama karena ada di Sultra setelah hadirnya PLTU Nii Tanasa.

Ratna menjelaskan hasil pembakaran batu bara fly ash dan bottom ash juga termasuk kategori limbah B3 karena mengandung logam berat.

“Saat ini fly ash dan bottom ash itu masih ditumpuk di PLTU Nii Tanasa karena untuk melakukan pengelolaan limbah semuanya harus berijin, sementara di Sultra belum ada perusahaan yang berijin untuk mengelolah limbah itu,” kata Ratna.

Menurut dia, penampungan abu di Nii Tanasa pada waktunya akan penuh sehingga harus ada pengelola lanjut yang memiliki izin lengkap. Memang sudah ada PT RMS namun masih ada izin tranportasi yang harus dilengkapi.

Semua limbah berbahaya dan secara formal sudah diatur dalam peraturan pemerintah no. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Antara lain yang awam diketahui yakni aki bekas, oli bekas, limbah infeksius yang dihasilkan rumah sakit.

Selama ini beberapa perusahaan-perusahaan di Sultra seperti Pertamina dalam pengelolaan limbahnya menggunakan perusahaan di Makassar dan Jawa.

Pengelolaan Limbah

Kepala BLH Sultra Hakku Wahab mengatakan, tidak sembarang limbah B3 dapat diolah atau digunakan. Perusahaan tambang seperti PT. Antam saat ini sedang mengurus izin untuk dapat mengolah limbah B3-nya.

Perusahaan yang berizin untuk mengelolah limbah B3 di Sultra hanya PT. Ratu Mahkota Sasando (RMS) yang hadir sejak 2015 lalu dan beralamat di Kendari. Selain itu, terdapat 1 lagi perusahaan pengelolah limbah namun terbatas pada limbah cair yakni PT Sultra Alam Perkasa.

Adapun bahaya limbah B3 bisa sampai mempengaruhi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kanker. Kata Hakku, dampak limbah B3 terhadap lingkungan pernah terjadi di Jepang yang dikenal dengan tragedi Minamata dan Love kanal di Amerika Serikat.

Untuk diketahui, dalam tragedi  Minamata di Jepang ratusan orang mati akibat penyakit yang aneh dengan gejala kelumpuhan syaraf akibat keracunan limbah B3 logam berat. Sementara dalam kasus love kanal, akibat limbah B3 yang mencemari lingkungan, sebanyak 237 keluarga yang mengakui mengalami gangguan fisik seperti iritasi, sakit kepala, cepat lelah, sussah tidur, dan di antaranya juga cacat mental diungsikan.

Untuk diketahui, limba PLTU Nii Tanasa sudah cukup meresahkan warga desa Lalonggasumeeto. Bahkan tanggal 22 Oktober 2014 lalu, ratusan warga di desa itu melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PLTU Nii Tanasa. Mereka memprotes adanya indikasi pencemaran lingkungan akibat limbah air panas dan zat kimia yang dibuang langsung ke laut.

Habib Nadjar Buduha, Ketua Taman Laut Kima Tolitoli dan kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) memimpin aksi saat itu. Mereka menyerukan dugaan akibat pencemaran limbah perusahaan menyebabkan kerusakan laut dan biotanya serta lingkungan hidup di perairan Lalonggasumeeto.

“PLTU ini merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mentri Lingkungan Hidup Nomor 349 Tahun 2013, tanggal 9 Desember 2013. Saya menduga PLTU dalam beropesrasi tidak memiliki ijin amdal, jadi saya menegaskan kepada perusahaan untuk menghentikan sementara operasional PLTU hingga perbaikan segala kerusakan dan dampaknya telah selesai dilaksanakan,” kata Habib. (A)

 

Penulis : Muhamad Taslim Dalma
Editor  : Rustam

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com