Menurut Nur Alam, dalam proses pembangunan kadang dirinya diperhadapkan dengan berbagai tuntutan yang datang dari masyarakat. Parahnya, berbagai tuntutan tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan
Menurut Nur Alam, dalam proses pembangunan kadang dirinya diperhadapkan dengan berbagai tuntutan yang datang dari masyarakat. Parahnya, berbagai tuntutan tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran, apalagi dengan kondisi wilayah Sultra yang sebagian besar merupakan kepulauan tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar.
“Kita punya keinginan untuk bekerja membangun daerah ini, tapi kadang kita diperhadapkan pada masalah anggaran. Belum lagi dinamika tuntutan masyarakat akan berbagai kebutuhan cukup tinggi.
Sudah saatnya pemerintah merubah format penganggaran untuk berorientasi pada luas wilayah apalagi sebagian besar wilayah Sultra adalah lautan,” kata Nur Alam saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat provinsi dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2016 di Hotel Clarion Kendari, Kamis (9/4/2015).
Tak hanya itu, Nur Alam juga meminta pemerintah pusat untuk memperbanyak kader-kader pengelola keuangan di daerah melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sekolah pelat merah tersebut dituntut untuk tidak hanya memperbanyak lulusan di aspek pemerintahan semata, sebab daerah membutuhkan pengelola keuangan yang tepat guna untuk pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Nur Alam mengibaratkan tugas dan tanggung jawab pemerintah itu ibarat tingkatan anak tangga. Apapun tingkatannya tentu memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Tingkatan tangga ini harus selalu berkoordinasi untuk mencapai tingkatan tertinggi. Sebab jika ada saja satu tangga yang ridak berfungsi dengan baik maka rencana pembangunan juga tidak bisa dilakukan dengan baik.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang hadir dalam Musrenbang ini, Afriadi Pasipuhan, mengatakan pihaknya berharap musrenbang ini akan menjadi landasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Sultra yang sejahtera.
“Pemerintah Sultra harus selalu konsisten menjaga perencanaan dan penganggaran sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab,” kata Afriadi.
Selain itu lanjut Afriadi, pengawasan juga harus intens dilakukan oleh pemerintah provinsi agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah daerah.Dalam merencanakan program, pemerintah daerah harus memperhatikan berbagai aspek seperti kedaulatan pangan, kemandirian kemaritiman dan kelautan, infrastruktur, investasi, energi dan kelistrikan serta pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan program nawacita Jokowi-JK.
Tema Musrenbang kali ini adalah “Memantapkan Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendorong Nilai Tambah Sumberdaya Alam serta Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis”. Tampak hadir dalam acara ini Wakil Gubernur, Saleh Lasata, Sekretaris Daerah Sultra, Lukman Abunawas, Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh, Kepala Bappeda Sultra, Nasir Andi Baso, perwakilan Bappenas, perwakilan Kementerian Luar Negeri, sejumlah bupati/walikota dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Sultra. (**Jumriati)
