Tampilan Desktop


Bupati Kolaka Diminta Evaluasi Pejabatnya
118 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Bupati Kolaka diminta segera mengevaluasi para pejabatnya yang dinilai tidak memiliki kinerja baik dalam menopang visi-misi pemerintahannya.

Bupati Kolaka Diminta Evaluasi Pejabatnya

Nasruddin Foker

Desakan tersebut dikemukakan oleh aktivis Penguatan Peran Masyarakat (PranKat), Nasruddin Foker, menyikapi pengelolaan keuangan daerah yang memicu defisit APBD hingga lebih dari Rp 40 miliar.

“Ini jangan dianggap biasa-biasa saja. Para pejabat  sudah dilengkapi fasilitas dan anggaran untuk bekerja mencapai target. Tapi hasilnya tidak memuaskan,” sindir Nasruddin di Kolaka, Kamis, (28/1/2016).

Menurutnya, proyeksi PAD 2015 yang tidak tercapai, berimplikasi pada kinerja pemerintahan daerah, dan imbasnya akan ikut dirasakan masyarakat.

Dicontohkan Nasruddin, tidak tercapainya estimasi PAD dalam APBD 2015 ujung-ujungnya  dijadikan alasan oleh Pemda untuk “memangkas” beberapa pembiayaan yang justru menjadi icon dalam 9 program strategis SMS-Berjaya.

Salah satu contoh program strategis tersebut yakni peningkatan kesejahteraan PNS. Faktanya, lanjut Nasruddin, beberapa bulan TPP (tambahan penghasilan pegawai) tidak terbayarkan.

“Katanya TPP tidak dibayar karena PAD kita  tidak tercapai. Itu baru salah satu imbasnya. Belum lagi imbas pada kegiatan lain yang dibiayai DAU,” singgung Nasruddin.

Tentang riak dalam penetapan PAD, yang oleh beberapa kalangan sempat dinilai terlalu tinggi,  Nasruddin juga menilai itu sebagai kesalahan kolektif eksekutif bersama legislatif.

DPRD yang menerima dan menyetujuinya APBD 2015 menjadi Perda juga ikut memiliki peran besar.

“PAD menggambarkan optimisme pimpinan daerah terhadap potensi pendapatan dan kepercayaan terhadap  bawahannya yang dinilai mampu cari duit. Sayangnya itu tidak sesuai harapan. Tapi kan DPRD yang menetapkan,” sindir Nasruddin.

Selama ini Nasruddin menilai DPRD Kolaka sebagai  titik lemah dalam sistem penganggaran di Kabupaten Kolaka.

Optimisme  yang tergambar dalam usulan RAPBD  seharusnya bisa dikontrol sejak awal oleh DPRD, dengan memberi pertimbangan realistis.

Faktanya lanjut Nasruddin, DPRD justru membiarkan optimisme Pemda tanpa terkontrol.

“Malah sebelum penetapan APBD perubahan 2015 ketua DPRD bilang ke wartawan kalau PAD tak tercapai maka akan defisit. Itu (defisit)  hal biasa katanya. Enteng sekali komentar beliau. Ini  bukti DPRD kita ikut menjadi pemicu,” beber Nasruddin.

Informasi yang dihimpun media ini menemukan, semua instansindi lingkup Pemkab Kolaka tiba-tiba melakukan  penghematan anggaran. Beberapa pembiayaan kegiatan yang sebelumnya telah disetujui penganggarannya di DPRD, tiba-tiba dipangkas.

Pemangkasan tersebut dipicu defisit APBD 2015 yang akhirnya berimbas pada seluruh penganggaran kegiatan 2016.

Sebelumnya, belasan kontraktor yang telah mengerjakan proyek anggaran  2015 milik Pemda Kolaka juga mengeluh karena belum menerima pencairan hingga Januari 2016.

Beberapa anggota DPRD yang dimintai tanggapan tentang defisit APBD, seperti Anis Pamma, justru menolak berkomentar.

Sebelumnya, pada pembahasan APBD perubahan 2015 lalu, politisi Golkar yang juga anggota komisi II DPRD Kolaka itu  mengkritisi rancangan APBD-P dengan estimasi PAD hingga Rp 130 miliar.

 

Penulis: Abdul Saban
Editor:  Tahir Ose

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com