Bupati Konawe : Kasus Nur Alam Bikin Kepala Daerah Was-was

252
Kery Syaiful Konggoasa
Kery Syaiful Konggoasa

ZONASULTRA.COM, KENDARI –  Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowidodo untuk meminta perlindungan dalam hal pengambilan  kebijakan.

Kery Syaiful Konggoasa
Kery Syaiful Konggoasa

Sebagai pemimpin daerah Kery  dibayangi rasa was-was dan cemas    atas berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bisa berdampak hukum.

Menurut Keri  keputusanya untuk bersurat ke presiden  juga berkaitan dengan kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang kini resmi menjadi tersangka oleh KPK.  Menyusul berbagai keputusanya dalam proses pemberian izin pertambangan  pada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana ternyata bermasalah secara hukum.

“Banyak kepala daerah tidak lagi bergairah melanjutkan pembangunan di daerahnya masing-masing dikarenakan situasi yang mencekam ini, yang apabila kesalahan sedikit saja dalam mengambil keputusan bisa berdampak hukum,” jelas Kery yang ditemui di kediamanya Selasa sore.

Kery melanjutkan tak sedikit  kepala daerah  yang menerima perlakuan kriminalisasi.  Beberapa kebijakan yang dikeluarkan  pejabat dicari-cari unsur penyimpangannya, ditetapkan sebagai tersangka  lalu dituntut ke pengadilan.

Seperti kasus yang tengah di hadapi Nur Alam yang dinilainya sudah  terjadi politisasi dan dikriminalisasi.  Kata Kery terkait kasus proses pemberian izin pertambangan pada perusahaan  tak ada unsur korupsi karena tidak merugikan APBD maupun APBN.

(Baca Juga : Bela Nur Alam, Bupati Konawe Rela Dicopot Dari Jabatannya)

“Kebijakan dan produk hukum yang kita ambil dari sejumlah lembaga bisa mempersepsikan berbeda-beda, kalau sudah begitu jelas kami kebingungan kan,” jelas Kery.

Kery mengungkapkan, dia sangat memberikan dukungan penuh terhadap Nur Alam dikarenakan, dimatanya Nur Alam adalah bapak pembangunan.

“Saya pikir selama 8 tahun ini kerja nyata Nur Alam sudah cukup jelas. APBD yang tadinya 700 milyar bisa sampai 3 triliun, kemudian kabupaten kota yang tadinya 6 sekarang jadi 17,” ungkap Kery, Selasa (4/10/2016). (B)

 

Reporter  Sri Rahayu
Editor  Tahir Ose

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini