Tampilan Desktop


Butur Gagal Raih WTP, Abu Hasan Ingin Naik Kelas
21 Dibaca

Saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan opini laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada pemerintah Kolaka dan Buton Utara (Butur) di kantor BPK Sultra, Jumat (3/6/2016). Kolaka dan Butur sama-sama gagal meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM).

Saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan opini laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada pemerintah Kolaka dan Buton Utara (Butur) di kantor BPK Sultra, Jumat (3/6/2016). Kolaka dan Butur sama-sama gagal meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM).

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Kabupaten Buton Utara (Butur) gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan opini laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Buton Utara (Butur) di kantor BPK Sultra, Jumat (3/6/2016).

Kepala BPK Sultra, Widyatmantoro mengatakan, Butur tak bisa meraih WTP hanya karena soal kewajaran laporan keuangannya. Namun demikian, tidak ditemukan kebocoran anggaran seperti yang terjadi di Kolaka hingga Rp 5 Miliar.

“Masalah kesesuaian laporannya. Kan ada 7 laporan yang ada, antar laporan itu ada yang ngga nyambung,” kata Widyatmantoro.

Dalam memberikan opini laporan keuangan BPK memiliki 4 kategori yakni WTP, WDP, Tidak Wajar, dan disclaimer. Opini laporan kuangan yang paling bagus adalah WTP.

Di tempat yang sama, Bupati Butur Abu Hasan mengatakan, WDP bagi Butur dianggap sudah merupakan prestasi karena Butur sebagai daerah yang baru memulai konsolidasi pemerintahan untuk pengelolaan keuangan. Saat ini, Butur sedang berada pada masa transisi sistem akutansi keuangan dari yang berbasis kas menjadi berbasis akrual.

Semua daerah merasakan hal sama terkait sistem akuntasi keuangan, kecuali daerah-daerah yang sudah mapan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerahnya. Kata Abu, daerah-daerah baru yang  sedang melakukan konsolidasi pengelolaan asetnya tentu akan merasa kesulitan.

Namun demikian, dibandingkan dengan daerah lain, dalam usianya yang baru sekitar 10 tahun Butur sudah menggapai predikat opini WDP. Lanjut mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sultra, itu boleh dianggap sebuah prestasi yang patut dibanggakan dan kedepan Butur harus naik kelas menjadi WTP.

“Kalau beberapa tahun lalu (masa pemerintahan Ridwan Zakariah) kan disclaimer kemudian naik WDP. Lalu ini juga WDP. Tugas saya ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkannya menjadi WTP. Tentu bisa diarai dengan komitmen pemerintah daerah yang baik dan tersedianya sumber daya manusia yang memadai di bagian pengelolaan keuangan,” kata Abu yang belum sampai setahun dilantik menjadi Bupatin Butur.(B)

 

Penulis : Muhammad Taslim
Editor   : Kiki

View all contributions by

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com