ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkaji importasi dan kepabeanan bea cukai. Hasilnya banyak ditemukan pungutan liar (pungli) serta oknum dari bea cukai maupun dari aparat penegak hukum yang melindungi pihak-pihak importase.
“Tugas KPK itu tak hanya penindakan tetapi juga pencegahan, serta monitoring sistem penyelenggara pemerintahan, kita sudah kaji importasi dan kepabeanan bea cukai, banyak hal yang ditemui di lapangan,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said Kuningan, Selasa (18/10/2016).
Dalam rangka memberantas pungli di sektor kepabeanan dan pajak itulah, KPK mengundang sejumlah stakeholder terkait, serta perwakilan lembaga penegak hukum. Dalam acara ini hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin dan Asosiasi Kepabeanan, Paul Tohar.
Alex mengungkapkan, pembicaaran yang dilakukan bersama petinggi lembaga tersebut untuk bekerja sama dalam pembenahan sistem importasi dan pungutan bea cukai menjadi efektif. Dalam pertemuan ini membahas importasi agar produk dalam negeri tidak terganggu, tidak ada disparitas harga mencolok, serta masyarakat terlindungi.
“Kita berusaha melakukan pencegahan agar penyelundupan dapat ditekan semaksimal mungkin untuk ciptakan daya saing,” terang Alex.
Sementara itu, Irjen Kiagus mengungkapkan masih perlu menyempurnakan hasil kajian itu sama dengan apa yang ditemukan. “Kami di Pengawas Internal Keuangan, bahwa menyangkut masalah bea cukai ini ada dua aspek: Internal, telah berikan arahan ke Dirjen untuk menyempurnakan sitem dan evaluasi dan Irjen selaku Apip bantu monitoring,” ujar Kiagus.
Sedangkan dari aspek eksternal sedang berusaha untuk mencari solusinya, KPK sudah kaji dan undang pihak terkait. Dalam pertemuan ini semua pihak memberikan komitmen untuk membantu Dirjen Bea Cukai menemukan solusi.
Dari sisi bea cukai, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan sudah banyak rekomendasi baik dari KPK maupun Kemenkeu. “Ada dua yang akan ditindaklanjuti, pertama perbaikan penanggulangan impor ilegal melalui pelabuhan resmi. Kedua penyelundupan-penyelundupan lewat pelabuhan-pelabuahan tikus,” ujar Heru.
KPK sendiri mengakui banyak ditemui oknum bea cukai dan aparat penegak hukum yang berada di belakang pengusaha. Hal ini lah yang menjadi PR bersama baik KPK, Dirjen Bea dan Cukai, Kemenkeu dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberantas penyelundupan yang merugikan masyarakat. (A)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Jumriati
