ZONASULTRA.COM, KENDARI – Data masyarakat penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak jelas. Ini terbukti, belum tuntasnya proses pendataan masyarakat yang menerima bantuan program kesehatan tersebut.
Sekretaris komisi III DPRD Kota Kendari La Ode Azhar mengatakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat sebagai leading sektor program ini hendaknya dapat sesegera mungkin menuntaskan pendataan. Sebab sudah hampir habis tahun 2015 proses pendataan juga belum selesai.
“Pada saat pembahasan KUA dan PPAS kami meminta dinkes untuk dapat sesegera mungkin menyerahkan data tersebut kepada kami. Sebab kami juga ingin mengetahui masyarakat yang menerima bantuan Jamkesda,” jelas La Ode Azhar di kantor DPRD Kota Kendari, Sabtu (22/8/2015).
Terlebih lagi, menurutnya alokasi anggaran untuk Jamkesda ini cukup besar yakni Rp 3 milliar. Ketakutan dari politisi Partai Golkar ini, jangan sampai ada rekayasa data dalam proses pendataan masyarakat penerima jamkesda.
Harapannya, masyarakat yang menerima jamkesda haruslah benar-benar tepat sasaran. Sehingga tujuan utamanya terealisasi.
Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinkes Kota Kendari Maryam Rufiah mengungkapkan, terlambatnya proses pendataan ini disebabkan adanya persoalan pada data kependudukan calon penerima bantuan jamkesda. Namun begitu Maryam menjamin, paling lambat akhir Agustus proses pendataan tuntas dilakukan oleh pihak kelurahan.
“Sistem pendataan ini bukan dilakukan secara manual, tetapi melalui sistem online. Jadi kalau seorang calon penerima jamkesda sudah terdaftar namanya maka secara otomatis hilang, hal inilah yang kemudian menjadi penghambat lantaran pihak kelurahan harus kembali mencari pengganti penerima bantuan,” tuturnya.
