iklan zonasultra

Demo Nelayan Minta Pemda Wakatobi Hentikan Aktivitas Kapal Pelingkar Berakhir Ricuh

Unjuk Rasa - sejumlah masyarakat Desa Sombu dengan pihak keamanan saat hendak menerobos masuk untuk menemui kadis DKP Wakatobi di kantornya, Kompleks Perkantoran Motika. (Nova Ely Surya/ZONASULTRA.COM)

ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Aksi demo masyarakat nelayan dari Desa Sombu, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Rakyat (Geppera) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Wakatobi berakhir ricuh, Jumat (8/3/2019). Massa menuntut Pemkab Wakatobi menghentikan aktivitas kapal pelingkar di sekitaran rompong milik nelayan.

Ricuh dipicu lantaran sejumlah massa aksi meminta bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Wakatobi, Jalaluddin. Sementara kadis perikanan sedang tidak berada di kantornya. Massa yang emosi memaksa masuk untuk menyegel kantor DKP. Bentrok dengan pihak keamanan yang menghalangi massa aksi pun tak terhindarkan.

Orator aksi, Ramli, mengungkapkan bahwa tujuh kapal pelingkar yang beraktivitas di sekitaran Wakatobi saat ini sudah sangat meresahkan nelayan. Akibat aktivitas kapal-kapal itu, tangkapan nelayan jadi berkurang sehingga ada yang memilih tidak melaut.

“Mereka (kapal pelingkar) menggunakan pukat harimau yang tidak ramah lingkungan, nelayan lokal pun kesulitan mendapatkan ikan saat melaut,” ungkap Ramli.

Koordinator lapangan Geppera Muh. Alwi menegaskan jika tidak ada tindakan dari pemerintah dalam kurun waktu 24 jam maka mereka akan membakar kapal pelingkar tersebut.

(Baca Juga : Terkena Lemparan Batu Acara Joget, Ibu di Wakatobi Tewas)

“Jika pemda dan Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) tidak segera menghentikan aktivitas kapal perilingkar tersebut, maka nelayan akan mengambil langkah sendiri untuk membakar kapal-kapal itu,” tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap DKP Wakatobi Mulyanto saat menemui pengunjuk rasa menjelaskan bahwa pengawasan dan peraturan kapal penangkap ikan adalah kewenangan pihak lrovinsi.

“DKP Wakatobi tidak lagi mengatur kapal-kapal perikanan karena itu kewenangan DKP provinsi,” jelasnya.

Mewakili Kepala BTNW Wakatobi, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tomia dan Binongko, Chris Awang mengatakan bakal secepatnya menindaklanjuti tuntutan massa sesuai tupoksi BTNW dan akan berkordinas dengan instansi terkait. (b)

 


Kontributor : Nova Ely Surya
Editor : Jumriati

Komentar

Please enter your comment!
Masukkan Nama *Wajib