ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia yang digelar setiap 9 Desember 2016, gabungan kelompok mahasiswa di Kendari yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Teknik Universitas Halu Oleo (UHO), menggelar aksi demonstrasi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (9/12/2016).
Massa meminta penegak hukum untuk membersihkan Sultra dari praktek korupsi.
Koordinator lapangan Dwy Cahyono dalam orasinya mengajak seluruh elemen, yakni DPRD, pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa untuk sama-sama menolak segala bentuk praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), serta mengawal dan melaporkan jika ada indikasi korupsi.
Menurutnya, korupsi adalah penyakit sosial yang harus dihindari oleh para pejabat atau penyeleggara negara, karena dampak penyakit itu masyarakat banyak menderita kelaparan.
“Korupsi adalah penyakit yang harus diberantas. Dampaknya sangat besar untuk rakyat banyak,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan orator lainnya, Jurawal. Menurutnya banyak oknum yang sudah berstatus tersangka korupsi, namun masih terus berkeliaran di jalanan.
“Inilah yang terjadi di negeri ini, khususnya di Sultra. Persoalan-persoalan yang besar seperti kasus korupsi tidak mampu diselesaikan dan hanya dibiarkan begitu saja, bila dibandingkan dengan kasus-kasus rakyat kecil, misalnya kasus pencurian sendal, pihak kepolisian meresponya dengan cepat,” katanya.
(Baca Juga : Peringati Hari Anti Korupsi, KBM Teknik UHO Tuntut Kejelasan UKT)
Sayangnya, orasi gabungan kelompok mahasiswa selama dua jam ini, yang meneriakan perlawanan terhadap praktek korupsi, tidak direspon oleh dewan. Dari 45 anggota DPRD Sultra, tidak ada satupun yang datang menemui para demonstran.
Menurut informasi dari sekretariat DPRD Sultra, anggota dewan hari ini, tidak ada yang berkantor.
Mendengar penjelasan tersebut, gabungan elemen mahasiswa di Kendari ini meradang. Mereka menilai, dengan tidak adanya wakil rakyat ini, menunjukkan masalah korupsi semakin berbahaya di Sultra.
“Ini salah satu bentuk korupsi nyata. Para anggota dewan mencalonkan diri hanya untuk mengejar jabatan dan proyek semata,” kata Dwy Cahyono. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
