ZONASULTRA.COM, KENDARI – Mengantisipasi terjadinya pungutan liar (Pungli) di lingkup Pemerintah Kota Kendari, DPRD setempat meminta jika ada PNS yang menjadi calo harus ditindak tegas.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari Henny Handayani Latjinta mengatakan, pungli marak terjadi karena adanya praktek percaloan di beberapa instansi teknis yang berkaitan dengan perizinan.
Menurut politisi PDIP ini, Pemerintah Kota Kendari hendaknya lebih jeli lagi melihat praktek-praktek ilegal seperti ini. “Kami juga meminta kepada masyarakat agar mengurus langsung izinnya tanpa menggunakan tenaga orang lain. Sebab hal ini akan berdampak pada maraknya pungli,” kata Henny di ruang kerjanya, Rabu (15/3/2017).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim mengatakan, kejadian yang menjerat salah satu lurah di Kota Kendari akibat dugaan melakukan pungli harus menjadi contoh besar agar tidak terjadi hal serupa.
Peran aktif dari seluruh pihak dalam melakukan pengawasan terhadap praktek pungli juga harus dilakukan secara maksimal.
“Kami dari DPRD tentunya tidak akan mentoleransi praktek yang merugikan masyarakat banyak. Jadi fungsi pengawasan dari DPRD Kota Kendari akan kami terapkan guna menyikapi persoalan pungli dan praktek percaloan,” ujarnya. (B)
Reporter: M Rasman Saputra
Editor: Jumriati
