Tampilan Desktop


Dewan Soroti Realisasi PAD Konut yang Minim
40 Dibaca

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – DPRD Kabupaten Konawe Utara (Konut) ramai-ramai menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konut tahun 2014 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Bahkan capaian PAD pada tahun 2014 hanya berada di bawah 50 persen saja.

Perusahaan Tambang Galian C Tak Berikan Manfaat di Konut, DPRD Geram

Safrin

Sorotan ini disampaikan saat sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun 2014 pada Selasa (23/6/2015). Dalam paripurna pandangan umum frasksi-fraksi, dua fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan Konut (KPK) mempertanyakan hal ini ke pemerintah daerah.

Pada tahun 2014, realisasi PAD Konut sebesar Rp 10,5 miliar. Jumlah itu hanya mencapai 37,33 persen dari target anggaran PAD sebesar Rp 28,22 miliar. Dibandingkan PAD tahun 2013 yang berkisar Rp 22,99 miliar, PAD tahun 2014 mengalami penurunan yang drastis hingga 54,17 persen.

“Fraksi kita mempertanyakan pendekatan eksekutif dalam menetapkan target PAD, dimana kami mengamati perkembangan dari tahun ke tahun dalam setiap penyusunan APBD, seolah-olah tidak ada indikator yang terukur. Kecenderungan itu mengakibatkan ketimpangan antara target dan realisasi yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah,” terang juru bicara Fraksi KPK, Safrin.

Menurut kajian Fraksi KPK, minimnya realisasi PAD Konut ini tidak hanya dipengaruhi kurangnya objek pajak, tidak adanya aktifitas pertambangan ataupun dukungan sumber daya aparatur, melainkan disebabkan oleh tidak adanya inisiatif pemerintah untuk melakukan pembenahan.

Pembenahan itu, lanjunya, diantaranya dengan menyiapkan regulasi yang memadai dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi penghasil PAD untuk menghindari hilangnya potensi pendapatan.

“Olehnya itu, kami menyarankan eksekutif segera memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Sebab hemat kami, pajak dan retribusi daerah tidak hanya bersumber dari sektor pertambangan saja akan tetapi pada sektor-sektor lain walaupun nilainya kecil jika SKPD dioptimalkan,” tutur Safrin.

Fraksi yang beranggotakan PKB, PBB dan Golkar ini menyarankan agar pemerintah memberikan reward kepada SKPD yang berhasil mencapai targetnya. Sebaliknya pemerintah juga harus memberikan hukuman kepada SKPD yang gagal mencapai target.

Menjawab sorotan DPRD tersebut, Bupati Konut Aswad Sulaiman mengatakan bahwa menurunnya pencapaian PAD disebabkan ketidakjelasan regulasi dan peraturan di tingkat pusat. Seperti pelarangan aktifitas pertambangan yang menyebabkan kemerosotan PAD di sektor kelautan.

Selain itu, telah ada peraturan mengenai pajak dan retribusi yang membatasi daerah untuk menggali potensi PAD dari sektor ini. “Kita tidak menampik bahwa sumber daya aparatur kita juga masih kurang optimal,” katanya.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com