ZONASULTRA.COM,KENDARI- Belakangan ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional disibukan dengan pemutahiran daftar pemilih tetap (DPT).
Hal ini dikarenakan adanya temuan 31 juta rakyat Indonesia yang sudah memiliki KTP-Elektronik namun namanya belum tercantum dalam DPT.
Untuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) sendiri, ada 305.125 orang yang terdeteksi mempunyai masalah yang sama. Hal itu disampaikan langsung oleh Komisioner KPU Sultra, Nato Al Haq saat menggelar konferensi pers Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).
“Di Sultra ada kurang 305.125 orang yang diduga memiliki KTP namun tidak masuk dalam DPT. Data itu telah diturunkan dua hari lalu,” katq Nato di salah satu cafe di Kota Kendari pada Jumat (19/10/2018) malam.
Dengan itu, pihaknya bekerja keras untuk memperbaiki dan memastikan hak pilih masyarakat Sultra tetap tersalurkan. Masalah warga yang punya KTP dan tidak masuk dalam DPT kata Nato disebabkan karena tidak sinkronnya data angka dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga.
“Ini turunan dari Dukcapil. Perkembangannya data itu sudah hampir seluruhnya dibersihkan. Dari penulusuran, ini didominasi NIK dimana ada NIK yang berakhir kosong,” ucap Nato.
Inilah salah satu alasan GMHP digaungkan oleh KPU. Kata Komisioner KPU Iwan Rompo, melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih itu diharapkan mampu mengakomodir semua masalah DPT yang ada.
“Salah satu tujuan digaungkannya GMHP ini Jadi masyarakat bisa bersama-sama mendukung gerakan ini,” ucap Iwan Rompo.
Secara nasional GMHP secara resmi akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 Oktober 2018. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung dua sesi, yakni sesi pagi, dan malam.
Kegiatan pagi akan terlaksana di Tugu Religi MTQ, dan malamnya akan dilangsungkan dialog atau diskusi dengan beberapa mitra KPU di salah satu hotel di Kendari. B
Reporter : Lukman
Editor : Tahir Ose
