Tampilan Desktop

Diduga Ada Penyelewengan Anggaran di Dinas PU Kota Kendari, Amak Sultra Demo di DPRD
144 Dibaca

Diduga Ada Penyelewengan Anggaran di Dinas PU Kota Kendari, Amak Sultra Demo di DPRD

DEMO – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Amak Sultra) berunjuk rasa di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Rabu (30/11/2016). Mereka mendesak DPRD Sultra untuk menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Kendari untuk melakukan hearing guna mengklarifikasi dugaan adanya penyelewengan anggaran di Dinas PU Kota Kendari. (Ramadhan Hafied/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi  Sulawesi Tenggara (Amak Sultra) berunjuk rasa di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Rabu (30/11/2016).

Mereka mendesak DPRD Sultra  menghadirkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Kendari untuk melakukan hearing guna mengklarifikasi dugaan adanya penyelewengan anggaran di Dinas PU Kota Kendari.

Koordinator aksi Rion Buton dalam orasinya mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) ke Dinas PU Kota Kendari menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Dinas PU Kota Kendari tahun 2015 sekitar Rp. 932 juta yang diperoleh dari retribusi pemakaian kendaraan berat dan jasa laboratorium.

Tetapi menurut Rion, jika dikaji  PAD Dinas PU Kota Kendari tahun 2015 itu perlu kembali diklarifikasi, jika seandainya dikaitkan dengan realisasi penggunaan kendaraan berat oleh konsumen (pemakai jasa).

“Ini PAD Dinas PU Kota Kendari yang diperoleh dari retribusi pemakaian kendaraan berat dan jasa laboratorium bermasalah, karena dalam pelaksanaannya pihak pengelolah tidak melakukan pencatatan terkait jam keluar dan masuknya kendaraan berat. Disamping itu pihak penyewa tidak pernah menyerahkan laporan penggunaan kendaraan berat yang dioperasikan sebagai sumber pendapatan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Rion, Dinas PU Kota Kendari belum mempunyai alat laboratorium untuk menguji “butir mudah pecah dan agregat” sehingga pengujian agregat kasar dalam menguji material untuk perencanaan lapis pondasi A,B,S,C tidak bisa di lakukan. Disamping itu potensi untuk memperoleh pendapatan dari pengujian butir mudah pecah dalam agregat yang tarifnya Rp. 75.000/sampel tidak dapat direalisir.

“Berdasarkan alasan tersebut bahwa tidak adanya bukti tertulis yang disampaikan telah mengindikasikan adanya penyelewengan anggaran dan cacat administrasi karena data hasil Audit BPK Sultra tidak menemukan bukti tertulis terkait laporan dari Dinas PU tentang retribusi PAD Dinas PU Kota Kendari tahun 2015. Olehnya itu kami mendesak DPRD Sultra segera menghadirkan Kadis PU Kota Kendari untuk melakukan hearing bersama guna mengklarifikasi persoalan tersebut,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Staf Humas Aspirasi DPRD Sultra Amri  yang datang menemui para pengunjuk rasa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Amak Sultra akan langsung disampaikan kepada Komisi III DPRD Sultra.

“Nanti aspirasi yang disampaikan teman-teman saya langsung sampaikan kepada komisi III, karena komisi III yang membidangi hal tersebut. Kalau sudah ada kepastian kapan DPRD Sultra menghadirkan Dinas PU Kota Kendari untuk melakukan hearing nanti saya infokan kepada teman-teman. Kan dipernyataan sikapnya ada nomor kontak yang bisa dihubungi,” ungkap Amri dihadapan pengunjuk rasa.

Setelah mendengar penjelasan dari Staf Humas Aspirasi DPRD Sultra, para pengunjuk rasa langsung membubarkan diri dan meninggalkan Gedung Sekretariat DPRD.  (B)

 

Reporter: Ramadhan Hafied
Editor :  Tahir Ose

Tagged with:
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com