ZONASULTRA.COM, WANGGUDU– Keberadaan salah satu organisasi buruh yang mengatasnamakan Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sultra, mulai meresahkan masyarakat. Pasalnya, organisasi dibawah pimpinan Azis Liambo alias Sultan Padangguni itu dalam perekrutan anggota organisasi menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya.
Bagaimana tidak, setiap masyarakat yang ingin bergabung dan masuk dalam anggota pengurus federasi tersebut harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.100-300 ribu. Belum lagi, anggota federasi dijanjikan dengan gaji Rp.15 juta per anggota.
Saat ini masyarakat yang sudah masuk dalam keanggotaan sudah sekitar 700 lebih orang.
Menanggapi kegaduhan masyarakat Konut, Kepala Kesbangpol Konut, Anang Syukri saat dikonfirmasi terkait legalitas organisasi tersebut mengatakan, hingga kini federasi buruh belum terdaftar di daerah itu.
Menurutnya, keberadaan FSBDSI di Konut yang mulai masuk sejak bulan Februari dan Maret 2015 ini adalah ilegal. Sehingga, setiap kegiatan-kegiatan organisasi tidak pernah diketahui oleh pemerintah daerah.
“Tidak benar itu, dari dulu saya sudah sampaikan belum terdaftar di Kesbangpol Konut. Kalaupun terdaftar di pusat kan tinggal menyampaikan ke pemda Konut. Tapi hingga kini belum ada konsultasi dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kalau mereka itu terdaftar,” katanya.
Menurut Anang Syukri, pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasikan, baik itu melalui pemerintah kecamatan maupun pemerintah di desa. Namun hal itu tidak diindahkan. Alasannya pemerintah seolah-olah menahan-nahan kesejahteraan masyarakat.
Dirinya menambahkan, jika sejauh ini wilayah-wilayah di Konut yang sudah teridentifikasi jumlah masyarakat yang sudah masuk dalam keanggotaan FSBDSI sebagian besar berasal dari Kecamatan Sawa, Motui, Lembo, Lasolo, Molawe. Dan sebagaian kecil dibeberapa kecamatan lagi.
Salah satu masyarakat Kecamatan Lasolo yang ditemui disela-sela membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Konut yang enggang menyebutkan namanya mengatakan, jika dirinya belum mengetahui secara pasti kapan dana yang dijanjikan sebesar Rp.15 Juta peranggota itu akan dibayarkan.
“Belum ada kepastian kapan dana itu akan kami terima, tapi kami hanya buka memang saja rekening. Kalau uang Rp.300 ribu yang kami bayar itu untuk kartu anggota, kita bayar sama pengurus kabupaten dengan tanda bukti kwitansi,” kata warga tersebut.
