ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Bupati Ruksamin menyayangkan pernyataan Ketua Persatuan Gerakan Keadilan (PGK) Konawe Sigit Tosepu yang menilai dirinya selaku Bupati Konawe Utara dan wakilnya Raup gagal menjalankan pemerintahan di wilayah itu.
Ruksamin mengklaim dalam setahun kepemimpinannya bersama Raup telah berhasil meraih prestasi. Program yang berjalan di tengah masyarakat juga bukanlah isapan jempol semata.
Dia menyebut, dalam sektor pengelolaan keuangan tahun 2016 Pemkab Konut meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK Sultra yang sebelumnya selalu mendapat disclaimer.
Pada sektor kesehatan Pemkab Konut telah melaksanakan program kartu BPJS kesehatan gratis untuk puluhan ribu masyarakatnya yang sudah direalisasikan saat ini.
“Ada program perawat desa dan pengukuhan dewan kesehatan untuk menanggulangi warga Konut yang berobat di luar daerah agar pelayanan maksimal,” kata Ruksamin dihubungi Sabtu (8/7/2017).
Mantan Ketua DPRD Konut ini melanjutkan, pada sektor pendidikan melalui APBD 2017 ini pemerintah daerah telah menganggarkan beasiswa pendidikan pada ribuan putra dan putri Konut. Bahkan pemda telah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk mengirim 30 mahasiswa berprestasi melanjutkan studi pendidikan.
Untuk penciptaan lapangan kerja, pemda telah melakukan penandatangan MoU dengan PT MBG Group asal Korsel untuk membangun pabrik nikel di Konawe Utara. Ribuan tenaga kerja bakal diserap nantinya.
Berita Terkait : GPK Konawe Minta Ruksamin dan Raup Mundur dari Jabatannya
Mantan Wakil Bupati Konut ini menambahkan, pada program penanaman jagung hibrida pemda telah bekerjasama dengan PT Jaffa asal Makassar dan Badan Usaha Logistik (Bulog) yang saat ini sementara berjalan.
Namun, Ruksamin menanggapi secara bijak adanya desakan untuk mundur tersebut. Sebaik apapun dirinya memimpin pastilah akan ada kritikan. Namun, alangkah lebih bijak jika kritikan tersebut dibarengi dengan solusi sehingga tidak menimbulkan kesan provokatif.
“Inilah kami pemimpin, sebaik-baik apapun yang kami lakukan pasti saja ada kekurangan, apa yang sedang kami kerjakan dengan pak Raup adalah untuk masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Dia melanjutkan, masa pemerintahan dirinya bersama Wakil Bupati Raup barulah se setahun. Sehingga dianggap terlalu dini untuk mengukur sebuah kegagalan pemerintahan.
“Semua itu butuh proses tak semudah membalikkan telapak tangan. Masa kepemimpinan kami masih panjang, ini kan baru tahun pertama,” pungkasnya.
Terkait persoalan SK pegawai harian lepas (PHL), hal tersebut telah dikembalikan kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dalam perekrutannya dibutuhkan tenaga yang disiplin dan tidak arogan apalagi merusak fasilitas daerah.
“Apakah itu yang harus dipertahankan, sekalipun ada namanya saya yang akan keluarkan. Saya diberikan amanah dan tanggung jawab besar jadi harus saya jalankan sebaik-baiknya,” tutup Ruksamin.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Ruksamin dan Wakil Bupati Raup diminta mundur dari jabatannya oleh PGK Konawe karena dinilai selama satu tahun masa kepemimpinannya gagal menjalankan program. (B)
Reporter : Murtaidin
Editor : Jumriati
