ZONASULTRA.COM, KOLAKA – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Mustajab mengaku tidak tau kalau ada potongan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 2 juta per orang, seperti yang diungkap anggota komisi III DPRD setempat.
Mustajab mengakui, pihaknya memang menggelontorkan dana bansos sebesar Rp10 juta per orang kepada masyarakat melalui forum pengelola bansos di 10 kecamatan yang ada di Kolaka. Namun, dia tidak tau kalau ada potongan sebesar itu.(Baca Juga: Dana Tidak Cukup, Hasil Reses DPRD Kolaka Tak Maksimal)
“Kita hanya periksa proposal yang diajukan oleh forum pengelola di desa, kemudian kita tranfer dananya melalui rekening forum pengelola. Jadi kalau ada potongan, saya tidak tau. Lagian, staf dinsos tidak terlibat dalam proses pencairan itu,” kata Mustajab, di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2015).
Temuan komisi III DPRD Kolaka, selain dana bansos, dana rehabilitasi rumah penduduk miskin dengan nilai Rp 10 juta juga di potong hingga Rp 1,5 juta. Terkait hal itu, Mustajab juga mengaku tidak tau.
Namun, jika memang ada potongan untuk dana rehabilitasi rumah itu, dia berpendapat bisa jadi itu dialokasikan untuk membiayai pembangunan rumah lainnya di luar target yang telah ditentukan.
“Karena biasanya, jumlah rumah yang direhab melebihi target yang ditentukan. Sementara banyak rumah yang harus direhab. Jadi bisa saja forum pengelola membangun rumah melebihi targetnya, dengan menggunakan potongan anggaran itu,” jelasnya.
Namun demikian, anggota DPRD Kolaka Hasbi Mustafa meminta agar dinas sosial segera mengevaluasi dan menindak pelaku dugaan pemotongan dana bansos itu.
“Tidak dibenarkan ada potongan seperti itu, walaupun alasannya untuk membangun rumah diluar target yang ditentukan,” kata Hasbi melalui telepon selulernya.
Hasbi juga berencana akan melaporkan hal ini ke polisi, sebagai upaya hukum dalam menjalankan tugasnya mengontrol jalannya pembangunan di Kolaka.
