ZONASULTRA.COM, KENDARI – Jelang pemilihan walikota Kendari pada 15 Februari 2017 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari menemukan 50 surat keterangan (suket) pengganti KTP elektronik palsu di dua kecamatan yaitu Kecamatan Poasia dan Kecamatan Abeli.
Kepala Disdukcapil Kota Kendari Muhamad Rizal mengatakan pihaknya khawatir penerbitan suket ini akan berdampak pada pilwali nantinya. Sehingga mulai 4 Januari lalu ada instruksi Walikota Kendari terkait penerbitan suket pengganti E-KTP itu dihentikan dulu sementara sampai tanggal 15 Februari 2017.
“Sehingga kami mengambil kebijakan akan menghentikan penerbitan suket untuk sementara waktu dulu,” kata Rizal saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/1/2017).
Menurutnya, suket palsu itu ditemukan di Kecamatan Abeli dan Poasia kurang lebih 50 lembar. Jadi dengan dasar itu Walikota Kendari mengambil kebijakan untuk menghindari kegaduhan dengan terbitnya suket tersebut.
“Agar pilkada ini bisa berjalan aman, tenang, sehingga suket ini dihentikan untuk sementara waktu,” terangnya.
Mengenai suket palsu itu, Disdukcapil sudah menyampaikan ke kepolisian untuk menyelidiki oknum yang telah menerbitkan suket itu.
Suket itu berasal dari aplikasi E-KTP, dimana aplikasi ini ketika sudah merekam E-KTP dengan sendirinya bisa diterbitkan suketnya. Apalagi dalam suket itu terdapat barkode jadi agak sulit untuk dipalsukan.
Dia menegaskan bagi masyarakat yang memalsukan suket pengganti E-KTP akan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Kependudukan dan dikenakan denda Rp 75 juta dan kurangan penjara maksimal selama enam tahun.
“Tolong jangan memalsukan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, kartu tanda pengenal itu ada sangsi pidananya,” ungkapnya. (B)
Reporter: Kasman
Editor: Jumriati
