Tampilan Desktop


Disebut Rekomendasinya Bakal Ditolak, Panwas Butur : KPU Sultra Bukan DKPP
85 Dibaca

ZONASULTRA.COM, BURANGA-Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Hazamuddin ‘geram’ dengan pernyataan ketua KPU Sultra Hidayatulah terkait diadukannya KPU Butur ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP).

Rasa kesal yang menghinggapi pimpinan lembaga pengawas Pilkada Butur itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Hidayatulah telah mengeluarkan pernyataan kalau dua surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Butur terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU setempat sangat bersifat prematur dan bakal ditolak DKPP. (Baca Juga : KPU Sultra : Laporan Panwaslu Butur ke DKPP Pasti Ditolak)

“Yang perlu dipahami, KPU Sultra bukan DKPP, tidak bisa menvonis bahwa rekomendasi Panwas Butur bakal dibuang di tong sampah. Saya kira bukan ranahnya KPU Sultra itu. Perlu diingat laporan di DKKP tentunya akan diproses, karena masyarakat biasa saja yang melapor pasti ditindak lanjuti, apalagi atas nama lembaga pengawas,” tegas Hazamuddin pada awak media Zonasultra.com dikantornya, Senin (21/9/2015).

Kemudian Panwas Butur dikatakan cenderung mencari-mencari kesalahan, Eci panggilan akrab Hazamuddin membatah hal itu. Apa yang dilakukan pihaknya selama ini ialah murni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang diatur dalam UU maupun PKPU.

“Saya sangat menyayangkan pernyataan ketua KPU Sultra yang dimuat media online Zonasultra.com karena secara lembaga kami sudah melakukan tugas sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.

Dijelaskannya, keluarnya rekomendasi terkait  Alat Peraga Kampanye (APK) dasarnya Panwas Butur adanya pelanggaran UU Nomor 8 tahun 2015, PKPU Nomor 7 tahun 2015 dan peraturan bersama soal kode etik. Dimana, sebelum tahapan kampanye seharusnya pihak KPU sudah menyediakan APK.

Kalau  KPU menyampaikan bahwa hal biasa karena beberapa daerah terkendala memang pihaknya mengetahui juga kondisi tersebut. Hanya saja, mestinya KPU Butur dalam merencanakan proses pengadaan APK sudah harus memperhitungkan jalannya proses tahapan. Jangan nanti menyalahi aturan dan tidak bisa menjalankan tanggung jawab dan merugikan pasangan calon (Paslon), lalu kemudian  pihak pemenang tender yang dikambing hitamkan.

“Mestinya KPU sendiri sudah melakukan dari awal perencanaan yang matang, jangan nanti sudah melakukan kesalahan baru pihak lain yang dikambing hitamkan,” imbuhnya.

Terkait daftar pemilih sementara (DPS) bahwa saat ini KPU Butur telah mengeluarkan daftar nama-nama yang tidak perna disepakati pada saat pleno PPS dan PPK dan KPU Sultra mengklaim data ini masih bisa diperbaiki pada saat tahapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP).

“Justru, Pawas Butur bertanya-tanya untuk apa tahapan pemuktahiran data dijadwalkan. Kalau ini yang dipraktekan KPU dalam menjalankan tugas, dimana profesional kinerja KPU,” sindirnya.

Selama ini, kata dia pihaknya sudah melakukan komunikasi yang baik kepada KPU Butur. Namun, yang terjadi KPU tidak pernah datang saat diundang rapat koordinasi.

Bukan hanya itu, para komisioner KPU kembali diundang  untuk mengklarifikasi tentang APK dan DPS, tetapi hingga waktu yang ditentukan tidak hadir juga.

“Jadi saya juga tidak mengerti pola komunikasi yang harus diperbaiki. Komunikasi apa sebetulnya yang harus dilakukan Panwas Butur. Justru saya menilai yang melakukan, menunjukan kekuatan dan membenarkan diri secara kelembagaan adalah KPU Butur sendiri. Oleh karena itu, KPU Sultra jangan salahkan panwas dalam membela KPU Butur dan juga jangan hanya mendengar informasi sepihak, seharusnya KPU Sultra turun lapangan untuk mencari fakta yang terjadi,” harap Eci.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com