Diskriminasi Gaji Satpol PP, HMI dan GSH Tuntut Transparansi

53

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Gerakan Sosiologi Hukum (GSH) Sultra berunjuk rasa di DPRD Provinsi Sultra. Mereka menuntut transparansi perbedaan gaji honorer di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketua GSH Hadymuna Kaundi mengungkapkan gaji satpol PP non K2 yang berjumlah 188 orang tidak jelas dibandingkan gaji satpol PP yang masuk kategori K2. Hal itu terjadi antara bulan Januari sampai April 2014 dan kembali terulang di 2015.
“Di tahun 2014 misalnya, selama 4 bulan masa kerja honor yang diterima non K2 hanya berkisar Rp 1,3 juta sementara yang K2 digaji full Rp 4 juta, dan hal yang sama kembali terjadi di tahun 2015 ini,” Kata Hady di Sekretariat DPRD Sultra, Rabu (27/5/2015).
Cara-cara yang demikian merampas hak asasi masyarakat baik secara diskriminasi maupun pembodohan gaya baru. Hady mengatakan seharusnya disesuaikan gaji antara Satpol PP non K2 dan K2, padahal memiliki jam kerja yang sama.
Adanya perbedaan gaji tersebut karena honorer non K2 di pihak ketigakan (sistem outsourching) dalam bentuk kontrak. Namun demikian menurut Hady gaji yang dibayarkan sangat tidak sesuai dan transparansi anggaran serta kontrak kerja tidak jelas. (**Taslim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini