Tampilan Desktop


Meski Terbukti Bersalah, Kades Marobo Dilepas dari Segala Tuntutan
506 Dibaca

ZONASULTRA.COM, RAHA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raha, Sulawesi Tenggara menjatuhkan vonis lepas (Onslag) kepada La Ode Bou, Kepala Desa Marobo, terdakwa kasus pelanggaran pidana pemilu Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bermasalah Desa Marobo.

Kasus Jetty Morosi, Penyidik Masih Akan Memeriksa Saksi Ahli

Ilustrasi

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Erven Langgeng Kaseh mengatakan, terdakwa terbukti dan memenuhi unsur dakwaan primer pasal 179 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Kendati bersalah, La Ode Bou dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan pemaaf.

“Menyatakan terdakwa La Ode Bou terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” kata hakim Erven, Jumat (15/1/2016).

Dalam pertimbangan Erven, tindakan terdakwa mengeluarkan SKTT bagi masyarakat yang namanya tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak menerima surat panggilan memilih (Format C6), termasuk SKTT bagi Eso dan Darno, masing-masing warga yang masih memegang KTP Desa Wadulao, Kecamatan Marobo dan Desa Waburense, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, merupakan warga yang telah satu tahun tinggal di Marobo dan telah ikut dalam kegiatan desa seperti rapat desa.

SKTT itu, lanjutnya merupakan kebijakan La Ode Bou selaku kepala desa memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pada Pilkada Muna 9 Desember 2015 lalu. Pasalnya, bila tidak diberikan ruang, maka terdakwa bisa dikenakan sanksi pidana karena dianggap menghalang-halangi warga menyalurkan hak politiknya.

Sementara itu, La Ode Bou begitu mendengar putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya menyambut bahagia. Rasa yang sama diperlihatkan istri terdakwa yang duduk di bangku pengunjung, melakukan sujud syukur sambil meneteskan air mata haru.

Menanggapi putusan hakim, JPU menyatakan belum menentukan langkah selanjutnya. “Kita masih pikir-pikir. Karena perkara ini masuk perkara penting kita akan koordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi dulu, apakah akan mengajukan kasasi atau bagaimana,” ujar Kajari Raha, Chandra YW.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Negeri Raha dalam sidang beragendakan penuntutan di Pengadilan Negeri Raha, Kamis (14/1/2016) sore kemarin menuntut La Ode Bou dengan hukuman enam bulan penjara.

 

Penulis: Lily
Editor: Jumriati

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com