ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Mengawali tahun 2017, masyarakat Indonesia serasa mendapat kado pahit dari pemerintah. Pasalnya, terjadi kenaikan di beberapa komoditas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) asal Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkhawatirkan kenaikan harga-harga tersebut akan memberatkan masyarakat.
Dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan III tahun sidang 2016-2017 yang digelar hari ini, beberapa anggota DPR mengkritik kenaikan harga seperti harga cabai, surat kendaran, Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Semua tadi di paripurna menyuarakan, jadi tahun baru yang sangat tidak mengenakan mestinya rakyat dapat kado yang baik buat rakyat,” ujar Umar Arsal saat ditemui usai rapat paripurna di Nusantara II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2017).
Menurutnya, kondisi kenaikan harga seperti perubahan tarif penerbitan surat-surat kendaraan hingga naiknya harga BBM sedikit banyak akan memberatkan masyarakat. Apalagi sebelumnya terjadi saling tuding siapa yang mengusulkan kenaikan tersebut.
“Kondisi seperti ini apalagi terjadi saling menyalahkan bahwa baik bapak Presiden, kementrian terkait, maupun Kapolri malah ada kesan bahwa ini dari DPR, padahal kami di Banggar tidak pernah bahas usulan kenaikan itu,” pungkas politisi Demokrat ini.
Umar mengakui bahwa Indonesia mengalami pelambatan ekonomi dibanding dua tahun sebelumnya. Apalagi dengan serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) disertai dengan kenaikan harga seperti BBM, listrik, cabai yg lain lain tentu akan membebani rakyat.
“Kita harapkan pimpinan DPR segera melakukan rapat koordinasi dengan bapak Presiden,” pungkasnya.
Sementara itu meski untuk surat-surat kendaraan hanya biaya administrasinya, anggota DPR asal Sultra lainnya Haerul Saleh memaklumi jika rakyat cukup kaget.
“Bukan persoalan gagal pahamnya, jelas kaget saja. Saling tuding antar Pemerintah, kemudian Polri ke DPR, kita sendiri saja tidak tahu,” jelas Haerul saat ditemui dalam kesempatan yang sama.
Haerul Saleh yang juga merupakan anggota Komisi XI dan memiliki kewenangan domain dalam membahas itu mengaku tidak pernah tahu.
“Jadi ini murni usulan pemerintah, terakhir diakui oleh pemerintah oleh Jokowi ini usulan pemerintah. Yang berkembang di masyarakat tidak seperti yang sebenarnya, tali sudah diluruskan,” tutup politisi Gerindra ini. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Rustam
