ZONASULTRA.COM, UNAAHA – 361 orang karyawan tambang PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) yang beroperasi di Morosi, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, terpaksan harus menerima hadiah pahit setelah management perusahaan asal tiongkok itu mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Pemutusan Hubnungan Kerja (PHK) kepada karyawannya yang keseluruhannya berasal dari Kabupaten Konawe.
Pemecatan itu menyusul keluarnya kebijakan Gubernur Nur Alam untuk menghentikan seluruh aktifitas perusahaan dengan dalil belum memiliki legalitas yang sah.
Mengetahui hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe langsung mengambil sikap dengan mendukung masyarakat yang terkena PHK, dan berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Ketua DPRD Konawe, Gusli Topan Sabara menjelaskan pihaknya segera membentuk tim untuk melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait termasuk pemerintah provinsi, sebab PHK yang menimpa ratusan karyawan ini adalah hal yang sangat urgen untuk secepatnya dicarikan solusi.
“yah sikap DPRD Konawe sebagai perwakilan rakyat kabupaten Konawe adalah berada di pihak rakyat dan akan melakukan kros cek, sebab ini masaala perut masyarakat. kami juga rencananya akan segerah membetuk tim koordinasi yang akan bertugas melakukan komunikasi-komunikasi intes kepada instansi terkait,” kata politisi PAN itu. Rabu (09/03/2016)
DPRD Konawe kata dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk mendatangkan investor, bahkan ia menganggap Bupati Konawe Kery Syaiful Konggoasa sukses meyakinkan pemerintah pusat untuk menjadikan daerahnya sebagai salah satu daerah industri terbesar ke III di Indonesia.
“keberadaan perusahaan ini sangat baik, sebab selain mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perusahaan ini juga rencananya akan mempekerjakan sekitar 20 ribu karyawan yang sebahgian besarnya adalah anak-anak daerah Konawe, kalau ini sukses dan kita mampu untuk menjaga iklim investasi di daerah kita, saya yakin kabupaten Konawe akan sejahtera, pengangguran akan berkurang, dan perekonomian masyarakat akan meningkat,” imbuhnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, ratusan pekerja tambang PT VDNI mendemo Gubernur Nur Alam, mereka meminta Nur Alam meninjau kembali kebijakan penghentian operasi pertambangan perusahaan.
Untuk diketahui, kawasan pertambangan Morosi merupakan satu dari sejumlah daerah yang menjadi Kawasan Industri Nasional (KIN) yang di canangka Jokowi-JK. Kawasan Industri Konawe yang terpusat di desa Morosi, Kecamatan Bondoala merupakan salah satu dari 13 Kawasan Industri Nasional (KIN) yang yang berada di luar pulau Jawa. Kawasan Industri di Morosi Konawe itu nantinya merupakan kawasan Industri yang dikembangkan khusus untuk industry ferronikel dengan luas lahan total mencapai 5.500 hektar dengan estimasi mampu menyerap tenaga kerja 18.000 orang.
PT,VDNI sejak tahun 2015 lalu telah mulai membangun pabrik di kawasan KIK dengan nilai investasi sekitar 5 miliar dollar AS.
Penulis: Restu Tebara
Editor: Tahir Ose
