Tampilan Desktop


DPRD Konkep Dukung Pencabutan IUP PT.DBM
18 Dibaca

ZONASULTRA.COM, LANGARA- Ratusan warga Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terhimpun dalam wadah Amanat Wawonii mendatangi kantor DPRD setempat, Kamis (7/5/2015) guna mempertanyakan sikap tegas para wakil rakyat tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oknum kepolisian di Kelurahan Polara, Kecamatan Wawonii Tenggara beberapa waktu lalu.

Selain itu, warga juga meminta kepada DPRD dan dinas pertambangan Konkep yang saat itu tengah melakukan Rapat dengar pendapat (RDP) agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Derawan Berjaya Mining yang beroperasi di Polara segera dicabut.
Para wakil rakyat yang menemui demonstran mengaku turut berduka atas apa yang terjadi. Namun mereka meminta waktu kepada massa tersebut untuk mengambil langkah tegas terkait masalah ini.
“Kita minta waktu menyelesaikan persoalan ini, dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum kepolisian akan kami sikapi langsung kepada Kapolri,” kata Wakil Ketua DPRD Konkep, Rahman.
Rahman berjanji akan segera mengevaluasi PT DBM bersama dengan Pemerintah Kabupaten Konkep terkait dugaan banyaknya kejanggalan yang terjadi di perusahaan ini. “Kita menginginkan hal yang sama, agar IUP perusahaan tersebut segera dicabut,” tegasnya.
Hal senada juga dilontarkan Kepala Distamben Konkep, Satrio. Ia mengatakan akan segera mengevaluasi administrasi yang dimiliki perusahaan tersebut dengan mengacu pada aturan dan pertimbangan yang matang. Sayangnya undangan rapat yang dilayangkan DPRD Konkep kepada PT.DBM tidak dipenuhi. 
Salah seorang anggota DPRD Konkep Farid, juga menyeselkan permasalahan PT DBM. Sebab menurutnya, bermula dari perusahaan itulah sehingga mengakibatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum polisi.
“Kita akan merekomendasikan supaya IUP perusahaan tersebut dicabut,” kata politisi Golkar itu. 
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian Polres Kendari dibantu anggota Brimom melakukan penangkapan terhadap warga yang diduga terlibat dalam pembakaran dan pengrusakan fasilitas tambang milik PT. DBM tanggal 3 Mei lalu. Warga yang ditangkap dan disiksa tersebut Muamar (29) dan Hasrudin (24). Keduanya dibawah ke Pantai Oreo, tempat bersandarnya kapal speed boat milik Brimob. Warga yang sempat melakukan penghadangan disambut dengan tembakan dari Brimob sehingga dua orang warga menjadi korban luka tembak. 
Mereka adalah Adam (28) yang ditembak dua kali di bagian punggung dan Malinta (35) yang ditembak di telapak tangan kanan. Selain itu ada 12 orang yang luka-luka karena dianiaya oleh 3 pleton pasukan Brimob. (Baca juga : Diduga Terlibat Pembakaran Fasilitas Tambang, Polisi Tangkap dan Tembaki Warga)
Atas tindakan kepolisian ini, ratusan warga Wawonii berbondong-bondong datang ke Kendari dan melakukan aksi unjukrasa di depan Mapolres Kendari dan kantor Gubernur Sultra. Warga menuntut rekan mereka yang ditahan untuk dibebaskan.(Baca juga : Kecam Tindakan Kepolisian di Wawonii, Walhi Desak Kapolri Lakukan Penyelidikan)
Konflik agraria antara warga di Wawonii dengan PT Derawan Berjaya Mainning (DBM) sudah terjadi sejak 2007. Melalui SK Bupati Nomor:63/2007, Bupati Konawe memasukkan lahan milik warga secara semena-mena kedalam Izin Untuk Pertambangan (IUP) PT DBM. Akhirnya areal pertambangan seluas 10.070 hektar menjadi konflik agraria yang belum selesai sampai sekarang.
Warga yang tanahnya dirampas oleh PT DBM, merespon tindakan tersebut dengan menyerbu dan membakar kamp milik PT DBM 8 Maret lalu. Warga marah karena tanah mereka, termasuk tanah leluhurnya dijadikan wilayah tambang PT DBM. Atas kejadian ini maka pihak Kepolisian melakukan penyerbuan ke empat desa di Wawonii untuk menangkap tokoh-tokoh masayarakat, sekaligus memberikan intimidasi kepada warga agar tidak mengganggu PT DBM. (Arjab)
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com