Tampilan Desktop


DPRD Konkep: Perombakan Pejabat Pemerintahan Wajar dan Beralasan
207 Dibaca

ZONASULTRA.COM, LANGARA – Isu hangat beredar terkait mutasi sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan daerah (pemda) Konawe Kepulauan (Konkep). Hal itu menyusul bupati yang baru dilantik pertengahan Februari lalu.

DPRD Konkep: Perombakan Pejabat Pemerintahan Wajar dan Beralasan

Surat Edaran Menpan-RB

Perombakan kabinet di jajaran pemda Konkep itu tentunya bertolak belakang dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor dua tahun 2016 tentang penggantian pejabat pasca Pemilihan Kepala daerah (Pilkada).

Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konkep, Abdul Rahman mengatakan penyegaran sejumlah pejabat pemerintahan di Konkep sudah wajar dan segera dilakukan agar pemerintahan dapat berjalan optimal.

“Saya kira sah saja kalau ada pelantikan supaya struktur disegarkan karena selama ini banyak instansi yang tidak mampu jalankan program, dasar itu juga pihak DPRD akan merekomendasikan pejabat pemerintah yang kurang mampu menjalankan tugas,” bebernya dikonfirmasi (08/03/2016).

Ia menyebutkan, beberapa dinas hampir tidak dapat mengelola program pada tahun sebelumnya, terlebih lagi masih ada jabatan yang kekosongan.

“Ada beberapa dinas yang hampir tidak bisa mengelola program di dinas bersangkutan sehingga berimbas kepada pengelolaan keuangan, selain itu masih banyak yang kosong,” ujarnya

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menegaskan bahwa dirinya adalah orang pertama yang mendukung dari wacana perombakan kabinet tersebut, agar kinerja aparatur sipil negara lebih efektif dan program pembangunan di daerah otonomi baru itu bisa berjalan efektif

“Harapan kita agar sesegera mungkin dievaluasi agar program lebih terarah sehingga rencana pengembangan dipulau wawonii ini lebih terarah dan dapat bersaing dengan kabupaten lain yang ada disultra,” tambahnya.

Pernyataan yang sama juga diutarakan Wakil Ketua II DPRD Konkep, Jaswan. Ia mengatakan, sudah wajar bila ada pergantian pejabat pemerintah perihal tersebut dilakukan.

“Saya kira hal biasa di lingkup pemda, lagi pula untuk mengisi kekosongan kabinet di konkep itu,” ungkapnya.

Meski begitu, sambungnya, bupati atau baperjakat harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pejabat tingkat atas berkait rencana tersebut.

“Sekedar saran agar tidak gegabah dalam rencana tersbut dan juga Harus segera melakukan kordinasi dengan pihak terkait,” tutupnya.

 

Penulis : Arjab Karim
Editor : Kiki

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com