ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti kinerja badan pemberdayaan masyarakat desa (BPMD) setempat yang tidak jujur dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN.
Dewan menilai BPMD Konsel tidak teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaaan penggunaan anggaran keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Pertanggung jawaban tersebut juga diduga telah dikerjakan oleh pihak ketiga dengan tidak melibatkan aparat desa, terutama sekretaris desa (Sekdes).
Anggota Komisi I DPRD Konsel, Wawan Suhendra mengatakan, dari kunjungan kerja pihaknya di sejumlah desa, mereka menemukan adanya keluhan dari para sekdes yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan laporan tersebut.
“Bisa jadi para kepala desa tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga takut diketahui aparatnya. Kemudian seolah-olah sekdes tidak diberdayakan padahal adanya sekdes untuk membantu kerja kepala desa,” jelas Wawan, Senin (15/2/2016).
Anggota legislatif dua periode ini melanjutkan, pihak terkait baik BPMD ataupun inspektorat daerah kabupaten harus melakukan pengecekan fisik pada bangunan-bangunan yang ada di desa.
“Waspadai tumpang tindih pembiayaan pekerjaan fisik, jangan sampai satu pekerjaan didanai oleh dua sumber mata anggaran (ADD dan DD),” ucapnya.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Jumriati
