DPRD Konut Protes Seleksi Anggota Satpol PP Gunakan Dana Pinjaman

0
DPRD Konut Protes Seleksi Anggota Satpol PP Gunakan Dana Pinjaman
RDP - Ketua Jefri Prananda bersama Wakil Ketua I Sudiro, Ketua Komisi I Rasmin Kamil dan sejumlah anggota DPRD saat menggelar rapat dengan pendapat bersama Kasat Pol PP Damri, Asisten I Iswahyudin dan Kepala BKD Supardi, terkait mekanisme perekrutan anggota satpol PP yang baru bertempat di gedung dewan setempat, Selasa (14/3/2017).(MURTAIDIN/ZONASUL TRA.COM)
DPRD Konut Protes Seleksi Anggota Satpol PP Gunakan Dana Pinjaman
RDP – Ketua Jefri Prananda bersama Wakil Ketua I Sudiro, Ketua Komisi I Rasmin Kamil dan sejumlah anggota DPRD saat menggelar rapat dengan pendapat bersama Kasat Pol PP Damri, Asisten I Iswahyudin dan Kepala BKD Supardi, terkait mekanisme perekrutan anggota satpol PP yang baru bertempat di gedung dewan setempat, Selasa (14/3/2017).(MURTAIDIN/ZONASUL TRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) kesal dengan sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, mengingat kegiatan seleksi anggota Satpol PP beberapa waktu yang lalu menggunakan dana pinjaman. Sebab, sepengetahuan dewan mereka tidak pernah menganggarkan dana untuk seleksi anggota Satpol PP tersebut.

Hal tersebut terkuak saat DPRD Konut menggelar rapat dengar pendapat bersama Kasat Pol PP Konut Damri. Dihadapan wakil rakyat, Kasat Pol PP Damri mengakui, jika dalam APBD tidak terdapat anggaran perekrutan anggota Satpol PP.

“Anggaran pribadi yang saya gunakan sebanyak Rp.15 juta, nanti di perubahan anggaran baru di anggarkan,” ungkap Damri dihadapan DPRD, Selasa (14/3/2017).

Mendengar penjelasan dari pimpinan instansi penegak perda itu, sontak Ketua DPRD Jefri Prananda selaku pimpinan sidang mengatakan, tindakan yang digunakan pemerintah daerah adalah menyalahi mekanisme.

“Ini salah, sekarang ini ngga bisa laksanakan dulu program baru ada uangnya. Ini karena tidak adanya koordinasi, karena ini konsekuensi anggaran. Bukan seperti ini, nanti di perubahan anggaran baru di anggarkan, bapak menjamin kalau badan anggaran (Banggar) akan menganggarkan,” kata Jefri.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua I Sudiro. Ia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dalam melakukan kegiatan tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD, sementara anggarannya tidak tertuang dalam APBD.

“Setiap peminjaman uang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, harusnya berkoordinasi dengan wakil rakyat. Biar juga ada konsultasi pasti kami tidak akan setuju,” ujarnya. (B)

 

Reporter : Murtaidin
Editor : Kiki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here