DPRD Sultra Dorong Pemerataan Alokasi Anggaran APBD Provinsi

133
DPRD Sultra Dorong Pemerataan Alokasi Anggaran APBD Provinsi
Anggota DPRD Provinsi Sultra saat melakukan foto bersama (Foto Istimewa)
DPRD Sultra Dorong Pemerataan Alokasi Anggaran APBD Provinsi
Anggota DPRD Provinsi Sultra saat melakukan foto bersama (Foto Istimewa)

 

ZONASULTRA.COM, KENDARI– Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 71, Rabu (18/8/2016), DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi pemerintahan Gubernur Sultra Nur Alam–Saleh La Sata yang sudah 2 periode memimpin. Sejumlah pembangunan dianggap sudah sangat baik, hanya memang terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Sultra.

Ketua Komisi III DPRD Sultra Tahrir Tasruddin mengatakan selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi terfokus di ibukota yakni Kendari. Kedepan alokasi anggaran APBD provinsi harus lebih merata ke seluruh kabupaten/kota se-Sultra.

APBD Provinsi Sultra yang di tahun 2016 ini yang mencapai Rp 2,6 Triliun diharapkan bisa bertambah lagi. Pada tahun 2017 APBD Provinsi didorong agar mencapai Rp.3 triliun lebih sehingga fokus untuk pembangunan, utamanya infrastruktur dapat menyentuh semua daerah secara merata.

“Infrastruktur jalan, jembatan, puskesmas, dan sekolah masih perlu dibangun dan ada peningkatan di daerah-daerah. Hal itu berdasarkan pemantauan kami sebagai anggota DPRD yang melakukan reses 3 kali dalam setahun, apalagi kami di komisi III mengetahui betul tentang hal itu,” kata Tahrir.

Memang diakui, tanpa APBD Provinsi pun, kabupaten dapat membangun infrastruktur dengan dana APBD masing-masing kabupaten/kota. Namun demikian APBD kabupaten yang terbatas menyebabkan pembangunan terhambat.

Kabupaten-kabupaten yang baru mekar atau Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah yang paling membutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar pemerataan APBD provinsi. DOB tidak seperti daerah induknya yang anggaran APBD-nya sudah cukup mapan.

Akses Transportasi

Salah satu yang dibidangi Komisi III DPRD Sultra sebagai lembaga legislatif adalah transportasi. Di wilayah Sultra yang sangat penting dan harus mendapat perhatian pemerintah provinsi adalah masalah transportasi di daerah, utamanya daerah terisolir.

Tahrir Tasrudin paN sULTRA
Tahrir Tasrudin

Tahrir mengatakan dirinya yang berasal dari Daerah Pemilihan V (Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur), menemukan masih ada beberapa akses jalan yang susah dilalui masyarakat. Misalnya daerah yang belum lama menjadi DOB, Kolaka Timur (Koltim), ada jalan di Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo yang berbukit-bukit sehingga mestinya dicutting (pangkas).

“Kalau dicutting sekitar 10 meter itu bisa lebih gampang aksesnya bagi masyarakat. Apalagi disana merupakan daerah pertanian yang sangat cukup maju hanya memang terisolir,” kata Tahrir.

Kecamatan lainnya yang perlu dipermudah aksesnya yakni Kecamatan Mowewe dan Mowewe Utara. Dua daerah  tersebut memiliki hasil bumi yang sangat melimpah seperti merica, coklat, dan lain sebagainya. Jika akses infrastruktur jalan dibangun dengan baik maka perdagangan hasil bumi masyarakat akan semakin mudah.

Olehnya Komisi III DPRD Sultra awal September 2016 ini rencananya akan ke Kementrian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, agar meninjau masalah akses tranportasi dan infrastruktur jalan di daerah terisolir seperti yang ada di Koltim.

Menurut Tahrir, jika hanya berharap pada APBD Koltim dipastikan tidak akan bisa karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar yang bisa mencapai Rp.10 sampai Rp 30 Miliar. Namun demikian jika APBD provinsi dialokasikan untuk daerah terisolir tersebut, maka bisa saja dilakukan secara berjenjang. Hanya memang yang menjadi masalah di Sultra adalah APBD provinsi yang terpusat di Kota Kendari.

“Olehnya kita berharap pada APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Hal itu bisa kita usulkan ketika rapat koordinasi kemitraan dengan pihak terkait seperti Balai Wilayah VI ruas jalan dan jembatan sekaligus kita koordinasikan dengan Balai IV Irigasi Wilayah Sultra,” ujar Tahrir.

Awasi Proyek

Saat ini DPRD Sultra yang mempunyai fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah melakukan pemantauan di daerah kabupaten/kota untuk memastikan proyek-proyek nasional berjalan sesuai prosedur.

Pengerjaan jalan dan jembatan dari dana APBN, di Sultra terbagi atas 3 wilayah yakni wilayah I Kolaka dan Kolaka Utara, dan Kolaka Timur, wilayah II yakni Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Kendari, sedangkan untuk wilayah III yakni daerah kepulauan seperti Buton, Muna, Wakatobi dan sekitarnya.

DPRD Sultra Dorong Pemerataan Alokasi Anggaran APBD Provinsi
Ruang sekretariat DPRD Sultra

 

Tahrir mengatakan dari 3 wilayah itu proyek-proyek APBN yang banyak tersendat yakni hanya di wilayah I. Olehnya DPRD beberapa kali melakukan koordinasi di wilayah 1 agar proyek tersendat bisa kembali dilanjutkan.

“Termasuk yang kita lagi urus ini masalah jalan Pemuda di Kolaka yang sempat gagal pengerjaannya, padahal dari dana APBN anggarannya Rp.69 miliar tapi progres penyelesaiannya hanya 14 persen kemudian kontraktornya lari. Sekarang kita koordinasi dengan pihak terkait agar proyek tersebut dapat dilanjutkan,” ujar Tahrir.

Dorong Pembangunan Pelabuhan Laut

Komisi III DPRD Sultra saat ini berupaya agar pemerintah pusat membangun banyak pelabuhan laut di wilayah Sultra. Sebagai daerah kepulauan, Sultra akan menjadi daerah yang maju jika akses transportasi laut diperhatikan.

Tahrir mengatakan saat ini di Sultra terdapat 69 pelabuhan laut dan penyebrangan yang menunjang berbagai sektor pembangunan dan ekonomi. Saat ini yang sedang dipantau DPRD Sultra adalah pembangunan pelabuhan penyebrangan Sapoiha Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, Kolaka Utara (Kolut) yang anggarannya Rp.50 miliar dari APBN.

“Anggaran APBN 2016 ini sudah sampai tahap 2. Itu rencananya 2017  sudah bisa diresmikan dan bisa difungsikan. Tentu ini juga merupakan hasil koordinasi yang dibangun DPRD Sultra dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementrian perhubungan,” kata Tahrir. (Advertorial)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini