ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengaku prihatin dengan nasib guru non PNS atau guru honorer. Sebab, honor yang mereka terima hanya sekitar Rp. 250 ribu per bulan.
Anggota DPRD Sultra Rasyid mengatakan, dengan honor yang seperti itu jauh dari rasa manusiawi dan tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR).
“Kondisi ini sangat miris, sebab kalau tidak akan ada guru honorer, maka proses belaja mengajar di sekolah tidak akan berjalan lancar,” kata Rasyid saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sultra dan DPRD, di Kantor Sekretariat DPRD, Jumat (16/12/2016).
Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Konsel dan Kabupaten Bombana ini melanjutkan, untuk di daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) masih banyak sekolah yang kekurangan guru PNS. Misalnya di SMAN 3 Konsel, jumlah guru PNS dan rombangan belajar tidak sesuai. Sehingga sekolah tersebut menerima guru honorer guna menanggulangi hal itu.
“Seandainya guru honorer mogok mengajar, maka banyak siswa yang ada di Konsel dan Kabupaten lain yang terlantar. Sebab tidak mungkin guru PNS dapat menganjar ratusan siswa dengan tanga pengajar hanya sembilan sampai 10 orang,” ungkap politisi PKS itu.
Oleh karena itu, sebagai wakil masyarakat, Rasyid berjanji akan mendorong agar guru honorer ini menjadi perhatian pemerintah. Sambil menunggu pemerintah melakukan penataan penjabaran, pendistribusian guru disetiap sekolah ini bisa merata.
Selain itu, lanjut dia, DPRD juga akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, supaya bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dialokasikan untuk gaji guru honorer. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
