ZONASULTRA.COM, LAWORO- Dua aksi unjuk rasa dengan membawa aspirasi berbeda disuarakan warga di kantor DPRD dan kantor Bupati Muna Barat (Mubar) dengan pengawalan ketat aparat keamanan, Rabu (24/2/2016).
Di kantor DPRD Mubar di Desa Barangka Kecamatan Barangka, ratusan orang dari Barisan Muda Muna Barat (BMM), berunjuk rasa untuk mengkritisi kinerja DPRD Mubar yang disebut tidak efektif dalam menjalankan tiga fungsi pokok DPRD, dalam mengawal proses pembangunan di kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Muna itu.
Sejumlah kegiatan pembangunan dikritisi diantaranya, pengadaan mesin cetak e-KTP di Dinas Catatan Sipil, proyek pembangunan infrastruktur jalan dan tugu.
Dalam pernyataan sikapnya, massa BMM juga mengatakan, ada ketidakharmonisan hubungan antara pihak legislatif dan eksekutif di Mubar.
La Ode Agus, selaku presidium BMM mempertanyakan proses pembahasan APBD 2016 hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sultra, dimana pihak Pemkab Mubar disebut enggan duduk bersama dengan legislator setempat.
“Kami minta pemerintah daerah duduk bersama-sama DPRD membahas pengalokasian anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan dana desa sesuai amanah undang-undang. Ini perintah undang-undang, tidak bisa dihindari, “tegas Agus.
Lama berorasi, massa aksi kemudian diterima langsung oleh unsur pimpinan dan anggota dewan Mubar.
Uking Djassa, wakil ketua DPRD Mubar mengatakan, DPRD merespon aspirasi massa aksi dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Kami dari DPRD akan membentuk pansus karena kita tidak inginkan proses ini berakhir hanya sebuah proses, tetapi kami inginkan proses ini berakhir dengan hasil, “kata politisi partai Golkar ini.
Sementara, di kantor Bupati Mubar, terjadi aksi unjuk rasa dari massa yang menamakan dirinya Tokoh Pemuda Kusambi dan Pemuda dan Masyarakat Tikep. Mereka menyuarakan dukungan kepada Pj. Bupati Mubar, LM. Rajiun Tumada, yang dinilai berhasil membangun Mubar. Bahkan dari sekian Daerah Otonomi Baru (DOB), Mubar disebutnya sebagai daerah pemekaran yang paling menonjol pembangunannya.
“Kami memberikan dukungan terhadap PJ Bupati karena hasil-hasil pembangunanya telah dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata salah seorang orator, La Ode Imran.
Kepala Bagian Humas dan protokoler Setda Mubar, Rasidin ketika dikonfirmasi soal tuntutan massa aksi BMM terkait kerusakan jalan yang baru dibangun di 2015 lalu mengatakan, Pj. Bupati Muna, LM Rajiun Tumada, tidak pernah melakukan intervensi terhadap semua kegiatan atau proyek yang ada.
