Tampilan Desktop


Dua Gubernur Desak Perusahaan Sawit Bertanggung Jawab
24 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)  Frans Lebu Rai memberikan tanggapan yang sama terkait masalah eks buruh perusahaan sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL) di Konawe Utara. Perusahaan sawit tersebut wajib bertanggung jawab terhadap eks buruhnya yang kebanyakan berasal dari NTT.

Nur Alam mengakui, saat ini belum ada komunikasi yang terbangun dengan Gubernur NTT. Namun demikian, dia sependapat bahwa perusahaan sawit tersebut harus bertanggung jawab terhadap eks buruhnya yang saat ini ditampung di Dinas Sosial Sultra. (Baca Juga : Gubernur NTT: Perusahaan Sawit Harus Tanggung Jawab )

“Iya koordinasinya (Gubernur NTT) pasti nanti dengan saya, tapi sifatnya konsultatif. Kita mendesak Perusahaan sawit itu harus bertanggung jawab,” kata Nur Alam di Kantor Gubernur Sultra, Jum’at (9/10/2015).

Pemerintah akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan masalah buruh tersebut dan terkhusus pemerintah kabupaten Konawe Utara harus lebih proaktif. Pasalnya, kata Nur Alam, yang  mengeluarkan izin perusahaan sawit adalah pemerintah tingkat kabupaten. (Baca Juga : Cerita Pilu Eks Pekerja PT. DJL, Kecelakaan Kerja Dianggap Angin Lalu, Meninggal Pun Tak Diurus )

Menyangkut masalah tersebut, pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi langsung di perusahaan sawit. Lanjut Nur Alam, saat ini masih sebatas pernyataan pihak buruh, namun untuk mengetahui lebih dalam maka diadakan investigasi.

“Yang diselidiki yakni apakah hubungan kerja antara perusahaan dengan buruhnya sudah sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kalau misalnya tidak ada kontrak kerja, maka itu kelalaian para buruh, namun tetap menjadi tanggung jawab perusahaan karena telah mempekerjakan mereka,” ujar Nur Alam.

Sebelumnya, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan jika ada warga NTT telah diterlantarkan oleh perusahaan sawit di Sultra, maka itu sangat memprihatinkan. Siapapun pihak yang telah membawa dan mempekerjakan warga NTT di Sultra harus menunjukkan tanggung jawabnya.

“Tanggung jawab perusahaan, itu yang pertama saya minta. Kalau sikap kami selaku pemerintah NTT tentu ada mekanismenya. Untuk upaya pemulangan warga kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah di situ (Sultra),” kata Frans melalui telepon selulernya, Rabu (7/10/2015).

 

#PIMNAS UHO      #Kasus PT. DJL      #Pilkada      #Demo Bank BTN      #Calon Gubernur

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277 redaksizonasultra@gmail.com Marketing: marketingzonasultra@gmail.com