Tampilan Desktop


Dugaan Korupsi Pengadaan Speed Boat Dilaporkan ke Kejari
25 Dibaca

ZONASULTRA.COM, RAHA – Gerakan Rakyat Anti Korupsi, Sulawesi Tenggara (GERAK-Sultra), melaporkan dugaan korupsi pengadaan speed boat tahun anggaran 2013 senilai Rp.2.936.000.000 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha, Selasa (30/6/2015).

Salah satu dasar yang dipakai untuk melaporkan dugaan korupsi menurut GERAK, yakni adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Muna tahun 2013.

“Kami mendesak kejaksaan untuk memeriksa pihak-pihak yang disebutkan dalam LHP BPK yang terindikasi menyalahi UU Nomor 1 tahun 1999, PP Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ujar Direktur GERAK, Nur Arduk saat ditemui wartawan usai menyerahkan laporan di Kejari Raha.

Dia menjelaskan, dalam LHP BPK itu secara jelas menyebutkan, pengadaan speed boat senilai Rp.2,9 miliar yang bersumber dari dana APBD-DAU tertuang dalam kontrak pengadaan nomor 024/05/KTRK/SETDA/VI/2013 tanggal 10 Juli 2013. Bahkan ada sejumlah pihak yang diduga telah melanggar tata aturan pelelangan barang/jasa pemerintah.

Dalam laporannya, GERAK menyisir lima pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pengadaan speed boat tersebut. Mulai dari pelanggaran yang dilakukan panitia lelang yang disinyalir mengatur rekanan pemenang lelang. Pasalnya, rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang diketahui tidak memenuhi persyaratan, sebab tidak memiliki ijin usaha seperti yang dipersyaratkan.

Selanjutnya, pelanggaran Tim Pemeriksa Barang yang menandatangi berita acara pemeriksaan barang pada 24 Desember 2013. Namun faktanya, speed boat diterima pada 17 April 2014, hingga pelanggaran yang dilakukan Sekda Muna, Nurdin Pamone sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut mengatur dan bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan speed boat.

GERAK juga menyebutkan, Bupati Muna juga diduga melakukan pelanggaran karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terkait sesuai rekomendasi dari LHP BPK. “Kami harap Kejaksaan bisa profesional segera memproses laporan kami. Lebih cepat lebih baik, jangan tertunda-tunda,” katanya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Raha, La Ode Musril mengatakan, pelaporan yang dimasukan LSM GERAK telah diterima.

“Selanjutnya diserahkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” tukas Musril.

 

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com