ZONASULTRA.COM, KENDARI- Sekitar 50 orang dari 300 orang warga Nusa Tenggara Timur (NTT) eks pekerja perkebunan sawit di PT Damai Jaya Lestari (DJL) yang kini berada di lokasi penampungan milik Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra, kini mulai terserang sakit.
Mayoritas pekerja yang terserang penyakit itu adalah anak-anak dan balita serta para perempuan. Kebanyakan dari mereka terserang sesak napas, sakit perut dan demam tinggi. Bahkan karena stres dan kelelahan belasan pekerja sempat mengalami kesurupan.
Ironisnya, pemerintah daerah terkesan tutup mata atas kondisi yang dialami ratusan eks pekerja sawit yang datang dari Wiwirano, Konawe Utara pada Senin dini hari 5 Oktober 2015 lalu dengan menumpangi truck, karena nyatanyan sampai saat ini mereka belum juga mendapatkan pelayanan medis.
Adrianus, eks pekerja perkebunan sawit milik DL Sitorus yang ditunjuk sebagai juru bicara pekerja, mengungkapkan, kondisi yang dialami pekerja sudah berlangsung selama 4 hari.
Penyakit yang mendera para pekerja di penampungan mereka juga tidak menerima fasilitas yang layak. Adrianus mencontohkan untuk fasilitas tempat tidur, mereka hanya diberi terpal sebagai alas tidur.
“Ada puluhan anak-anak, perempuan bahkan orang yang sudah lanjut usia terpaksa berbaring hanya beralaskan koran dan terpal, bagaimana mau tidak tambah sakit,” ujar Adrianus yang ditemui, Kamis pagi (8/10/2015).
Masalah lainya yang menjadi kecemasan ratusan warga adalah ancaman kelaparan. Untuk bertahan hidup di penampungan mereka hanya mengandalkan sumbangan yang diberikan oleh sejumlah warga yang peduli dengan kondisi mereka.
“Untuk beli beras kami dapat sumbangan dan ada juga yang langsung datang kesini bawa makanan. Coba lihat kami ini lebih mirip pengungsi, tempat tinggal tidak ada makan pun susah,” ujar Adrianus.
Untuk di ketahui, ratusan pekerja ini memilih hengkang dari perkebunan sawit milik DL Sitorus, karena tak tahan dengan intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan. Mereka pun memilih mengadu ke DPRD Sultra. Mereka juga meminta agar perusahaan bertanggung jawab atas hak yang sudah di abaikan seperti membayarkan uang lembur pekerja dan memulangkan mereka ke kampung halaman.
