Tampilan Desktop

Gubernur Sultra Bela Pj Bupati yang Lakukan Mutasi
37 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Beberapa penjabat (Pj) bupati di daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) akhir-akhir ini marak melakukan mutasi pejabat struktural di lingkup pemerintahannya. Hal itu terjadi di Konawe Selatan (Konsel) dan Kolaka Timur (Koltim).

Menanggapi hal itu Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan kalau itu merupakan tuntutan kelembagaan maka mutasi bukan sesuatu hal yang haram untuk dilakukan. Sangat mungkin dilakukan oleh setiap pimpinan lembaga termasuk Pj bupati.

Mengenai larangan mutasi PNS jelang pemilu yang diatur  undang-undang (UU) pemilu  nomor 8 tahun 2015 dan UU nomor 49 tahun 2008 tentang kewenangan Pj kepala daerah tidak boleh memutasi tanpa izin Mendagri. Namun, Nur Alam beralasan tidak kompatibel (serasi) karena tidak ada hubungannya antara penyelengara pemilu dengan tugas dan rutinitas yang dilakukan aparat pemerintahan di daerah.

“Alasan Pj Bupati melakukan mutasi ya karena tuntutan penyegaran kerja.  Itu sangat mungkin dilakukan apalagi mutasi itu dilakukan pertama bisa karena promosi, kedua bisa karena penyegaran yakni menggeser dan ketiga bisa juga karena pembinaan,” kata Nur Alam di Kantor Gubernur Sultra, Jumat (9/10/2015).

PNS itu setiap saat harus disupervisi karena mereka bukan malaikat yang selalu benar. Olehnya kata Nur Alam, begitu melakukan kelalaian kerja yang dilakukan maka diberikan sanksi yang salah satunya adalah pembinaan berupa mutasi.

Nur Alam membantah jika mutasi-mutasi yang dilakukan itu erat kaitannya dengan kepentingan politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015. Olehnya itu hanya menjadi rumor belaka di masyarakat dan tidak benar adanya.

Untuk diketahui sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra mewarning 3 daerah terkait adanya mutasi. Unsur Pimpinan Bawaslu Sulta Munsir Salam mengungkapkan, berdasarkan informasi sementara yang diterima pihaknya bahwa marak terjadi mutasi PNS di daerah Konsel, Koltim dan Konawe Utara (Konut). Namun saat ini masih dalam pantauan panwaslu kabupaten setempat.

“Jika ada masyarakat atau pihak tertentu yang mengetahui adanya mutasi-mutasi maka bisa dilaporkan ke Panwaslu setempat. Supaya mutasi itu bisa dikaji apakah ada kepentingan politik di dalamnya atau tidak. Kalau ada maka panwaslu akan memprosesnya,” kata Munsir di Kendari, Rabu (7/10/2015).

HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com