Tampilan Desktop



Honor Tak Kunjung Dibayar, Honorer Satpol PP Datangi DPRD Konut
364 Dibaca

Honor Tak Kunjung Dibayar, Honorer Satpol PP Datangi DPRD Konut

PIMPINAN DPRD – Terlihat Ketua Jefri Prananda dan Wakil Ketua I Sudiro DPRD Konawe Utara saat menerima ratusan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di gedung DPRD setempat, Senin (13/3/2017).(MURTAIDIN/ZONASULTRA.COM)

 

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Ratusan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan pembayaran honor yang belum kunjung dibayar, serta mekanisme perekrutan anggota baru, Senin (13/3/2017).

Dihadapan Ketua DPRD Jefri Prananda, Wakil Ketua I Sudiro dan Wakil Ketua II I Made Tarubuana, para pengawal peraturan daerah (Perda) itu menuturkan sebanyak 337 peserta ikut dalam seleksi penerimaan yang dilakukan belum lama. Diantaranya 200 personil Satpol PP lama dan 137 calon yang baru masuk.

Para honorer yang telah mengabdi sekitar 10 tahun itu pun mempertanyakan mekanisme perekrutan kepada pimpinannya. Pasalnya, kuota yang dibiayai oleh APBD untuk tahun 2017 ini hanya sebanyak 200 orang.

“Kita tanya Kasat Pol PP kenapa ada perekrutan, apakah memang ada anggaran. Katanya (Kasat Pol PP), dia tidak tau itu kebijakan pimpinan (Bupati),” ujar salah satu anggota Satpol PP dihadapan tiga pimpinan DPRD.

Selain itu, honor triwulan pertama tahun ini semestinya dibayarkan pada Maret ini. Namun, hal itu belum dapat direalisasikan dengan alasan masih menunggu SK terbit. “Kita pertanyakan bagaimana dengan kita ini yang sudah 10 tahun honor sejak 2007. Dia (Kasat Pol PP) bilang kalau saya yang ambil keputusan nda ada masalah tapi kita menunggu keputusan yang diatas,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jefri Prananda didampingi dua wakil pimpinan legislatif itu mengatakan persoalan yang menimpa anggota Satpol PP telah didiskusikan oleh para pimpinan.

“Kita sudah diskusi apa yang menjadi tuntutan teman-teman, besok kita akan memanggil Kasat Pol PP, mungkin juga Sekda, Asisten I dan III, bisa juga BKD kita akan panggil,” kata Jefri Prananda.

Untuk itu, pihaknya meminta para penegak perda itu menyerahkan persoalan tersebut di meja wakil rakyat untuk diselesaikan, sembari kembali menjaga pos-pos yang telah ditugaskan.

Politisi Demokrat itu menambahkan, semestinya pemerintah daerah melalui Satpol PP tidak melakukan perekrutan untuk penambahan personil. Mengingat anggaran yang disiapkan dalam APBD hanya untuk 200 orang.

“Tidak ada tambahan, kami menganggarkan sesuai dengan tahun 2016 lalu yaitu sejumlah 200 personil. Dana untuk perekrutan saya kira tidak ada, kita masih mengacu jumlah personil yang lama,” tutup Jefri. (B)

 

Reporter: Murtaidin
Editor: Jumriati

Tagged with:
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & Iklan

0822 9264 2997

0853 4040 4947

redaksizonasultra@gmail.com marketingzonasultra@gmail.com

ping fast  my blog, website, or RSS feed for Free