ZONASULTRA.COM, KENDARI– Bupati Wakatobi Hugua mengungkapkan segala unek-uneknya dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) di Hotel Clarion Kendari, Rabu (23/12/2015).
Hugua mengatakan salah satu aturan yang saat ini bikin stess adalah Peraturan Presiden no. 12 tahun 2014 soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada taman nasional. Hal ini sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah seperti Wakatobi.
“Orang luar sering mengeluh karena sering diintip soal PNPB itu. Mereka baru pegang kamera sudah harus bayar, ambil gayung bayar lagi, apa-apa harus diganggu soal pembayaran. Stress juga kita,” keluh Hugua.
Sumber Daya Alam (SDA) Bawah Laut Wakatobi juga sangat rentan terhadap aktivitas ekonomi. Kata Hugua, terjadi tarik-menarik antara Kementrian Kehutanan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan soal SDA itu.
Ketua DPD PDIP Sultra itu juga mengeluhkan tidak adanya insentif khusus pada kawasan taman nasional atau pusat keanekaragaman hayati seperti Wakatobi. Hugua mempertanyakan mengapa hanya daerah potensial tambang yang diperhatikan.
“Padahal kita mau menjaga ikan-ikan dan karangnya tapi tidak ada insentif khusus,” keluh Hugua.
Keluhan-keluhan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius DPD RI utamanya anggota DPD asal Sultra. Sebenarnya kata Hugua, daerah Wakatobi masih banyak keluhan seperti kurangnya perkembangan bandara, dermaga, serta kurangnya infrastruktur jalan.
Anggota DPD RI asal Sultra yang hadir dalam rapat itu yakni Muliati Saiman, Abdul Jabar Toba, Yusran A. Silondae, Wa Ode Hamsinah Bolu. Selain itu turut hadir pula Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.
Penulis : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Rustam
