Tampilan Desktop


Ini Jawaban KPU Soal Tes Seleksi PPK
195 Dibaca

ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara(Sultra), Selasa (12/5/2015) memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait tudingan adanya kecurangan sejumlah calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tak lolos dalam seleksi tertulis beberapa waktu lalu. (Berita terkait: Tak Lolos Seleksi PPK, KPU Konsel di Demo)

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Konsel Jabal Nur menjelaskan adanya larangan penyelenggara pemilu (PPK) yang sudah dua kali menjabat untuk masuk dalam pencalonan seleksi rekrutmen PPK. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU. Bahkan kalau memang terbukti ada yang telah menjabat dua kali dan masuk pada seleksi wawancara, pihaknya akan mengeluarkannya.
“Informasi awal yg disampaikan ialah tidak boleh dua periode sebagai penyelenggara. Disitu dijelaskan tafsir dua periode yang dimaksud ialah pertama dari tahun 2005-2009 itu terhitung satu kali. Jadi, kalau ada yang sudah pernah masuk pada tahun itu dan ikut lagi di 2009-2014 berarti dia sudah dua kali menjabat,” terangnya, Selasa (12/5/2015). 
Untuk memutuskan 10 besar akan ditentukan melalui seleksi wawancara berdasarkan rangking. Bahkan kalau ada yang mengkomplain soal nilainya, KPU Konsel membuka ruang untuk menanyakan hal tersebut.
“Kalau yang bersangkutan mau lihat nilainnya silahkan, dan itu tersimpan di ruangan kerja saya,” ujarnya.
Dikatakan, jika ada komisioner yang terlibat pada kecurangan seleksi PPK, pihaknya mempersilahkan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib.
“Kalau ada yang meminta uang silahkan dilaporkan kepihak berwajib. Dan untuk persoalan domisili itu juga akan menjadi evaluasi kita, kalau memang dia terbukti maka kita akan keluarkan. Kalaupun dia scan atau sejenisnya itu diluar kemampuan kami,” ujarnya kepada peserta rapat dengar pendapat.
Sementara itu, Pimpinan rapat dengar pendapat DPRD Konsel, Samsu mengatakan beberapa  yang menjadi hasil kesepakatan antara masyarakat dengan KPU setempat yakni KPU segera melakukan klarifikasi terkait aduan masyarakat sebelum pengumuman hasil seleksi tes wawancara PPK.
“Kemudian soal adanya kecurangan, maka silahkan melapor pada pihak terkait untuk proses hukum,” kata ketua legislasi DPRD Konsel itu. (Efan)
HT ZonaSultra

View all contributions by HT ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Promosi & iklan

0821 1188 2277

redaksizonasultra@gmail.com

Marketing:

marketingzonasultra@gmail.com