Ini Prioritas Pembangunan Pemkab Konut di 2017

102
Pelaksana tugas (Plt) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Konut Antariksa
Antariksa

ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk tahun 2017 telah selesai dilakukan oleh DPRD setempat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sejumlah pembangunan di berbagai sektor menjadi prioritas pemerintahan Ruksamin-Raup.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Konut Antariksa
Antariksa

Pelaksana tugas (Plt) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Konut Antariksa mengatakan, sejumlah isu pada beberapa sektor menjadi tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan pada 2017 mendatang. Diantaranya, penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akibat menurunnya beberapa hasil komoditi.

Pada sektor pendidikan, lanjut Antariksa optimalisasi pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan unit sekolah baru jenjang SMP, peningkatan SDM tenaga pendidik dan non pendidik, beasiswa miskin dan berprestasi, ketersedian buku, bahan ajar dan angkutan sekolah menjadi tantangan untuk tahun mendatang.

“Kalau sektor kesehatan itu tantangannya optimalisasi kesehatan masyarakat miskin melalui Jamkesmas dan BPJS, kebutuhan dokter dan tenaga medis, layanan puskesmas dan RSUD,” ujar Antariksa, Kamis (1/12/2016).

Menurutnya, penanggulangan kemiskinan belum padu, sanitasi dan air bersih di perkotaan dan pedesaan, serta belum terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi tantangan pemda untuk tahun 2017.

Antariksa menambahkan, untuk menjawab semua tantangan tersebut, telah dirumuskan tujuh program prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Utara, yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah, peningkatan akselerasi pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Selanjutnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan sektor pertanian berbasis keunggulan lokal wilayah, peningkatan peran masyarakat dan lembaga keuangan di daerah untuk mendorong ekonomi kerakyatan, koperasi dan UMKM untuk terciptanya lapangan kerja.

“Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik pada berbagai bidang pembangunan,” tutupnya. (B)

 

Reporter: Murtaidin
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini