Tampilan Desktop

Ini SKPD Baru dan Yang Dihapus Lingkup Sultra Dalam Raperda Kelembagaan
2624 Dibaca

ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kelembagaan yang mengatur nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melahirkan nama baru juga menghapus beberapa SKPD.

Kepala Biro Oragnisasi Setda Provinsi Sultra Syahruddin Nurdin

Syahruddin Nurdin

Kepala Biro Oragnisasi Setda Provinsi Sultra Syahruddin Nurdin mengungkapkan dalam waktu dekat pembahasan Raperda kelembagaan akan gelad oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra untuk segera dilahirkan mejadi perda guna rujukan dan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

“Dalam Raperda Ada SKPD baru yang akan dibentuk, diubah namanya, dan ada juga yang dihapus berdasarkan amanah PP 18 tahun 2016 tetang kelembagaan daerah,” ungkap Syahruddin Nurdin.

Dalam Raperda ini sedikitnya ada sekitar 26 SKPD yang dibentuk, 6 Badan ditambah 1 Badan Perhubung diluar Sekertariat Daerah (Setda) provinsi Sultra dan Sekretariat Dewan (Sekwan) dari sebelumnya jumlah SKPD sekitar 40.

Adapaun SKPD yang yang akan terbentuk diantaranya adalah Dinas Perhubungan Sultra dan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra yang merupakan pecahan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sultra dan gabungan dengan Biro Humas Setda Sultra. Lalu Dinas Penanaman Modal Daerah Sultra yang sebelumnya merupakan badan,8 kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sultra yang merupakan SKPD wajib dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016, Dinas Tata Air dan Bina Marga dan Dinas Cipta Karya, Jasa Konstruski dan Penataan Ruang yang merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi Sultra.

Kemudian untuk penamaan kantor telah ditiadakan, sedangkan untuk badan diantaranya Badan Pendapatan Daerah (BPD) yang sebelumnya merupakan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sultra Sultra dan Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia penggantian nama dari Badan Diklat Provinsi Sultra ditambah dengan Badan Perhubungan yang merupakan jajaran eselon III yang mempunyai kantor perwakilan di Jakarta.

Sedangkan untuk SKPD yang dihilangkan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Sultra karena berdasarkan amanah undang-undang nomor 23 tahun 2014 mereka dialihakn kembali ke induknya masing-masing. Misalnya penyuluh pertanian kembali ke Dinas Pertanian dan penyuluh perikanan kembali ke pusat.

Sementara itu ada juga sejumlah SKPD Sultra yang nasibnya belum jelas karena belum ada payung hukum untuk mengatur nomenklaturnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra, Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Nanti ada undang-udang baru dapat kita ambil tindakan, tapi kedepan mereka tetap kita wadahi dalam raperda kelembagaan ini, dan masih berjalan seperti biasa,” terangnya.

Disamping itu, dirinya juga menegaskan bila secara umum tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam raperda kelembagaan terkait nomenklatur SKPD lingkup Sultra begitu pula setiap Kabupaten/Kota akan melakukan penyesuaian yang sama demi terciptanya kerja yang maksimal disetiap lembaga pemerintahan. (B)

 

Reporter : Ilham Surahmin
Editor    : Tahir Ose

DY ZonaSultra

View all contributions by DY ZonaSultra

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROMOSI & IKLAN

0821 1188 2277
redaksizonasultra@gmail.com
Marketing:
marketingzonasultra@gmail.com