ZONASULTRA.COM,PASARWAJO – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2017 yang ditandai dengan penandatanganan Naskah Penyelenggaraan Hibah Daerah (NPHD) kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton yang digelar di aula kantor Bupati setempat.
Dalam NPHD itu, Panwaslu mendapat bantuan dana sebesar Rp 5 Milyar.
Wakil Bupati Buton Drs La Bakry, mengatakan kegiatan NPHD apa yang dilaksanakan kali ini merupakan salah satu agenda penting, dalam rangka agenda nasional pemilukada serentak yang kedua kalinya di Indonesia.
“Dimana pemilukada serentak pertama pada tahun 2015 lalu dan Insya Allah pemilukada yang kedua ini akan di laksanakan pada bulan Februari 2017 mendatang, “jelas kata La Bakry dalam sambutannya, Rabu (8/6/2016).
Panwaslu, sambung wakil bupati Buton, merupakan salah satu elemen dari keseluruhan lembaga yang di bentuk oleh pemerintah, melalui peraturan perundang-undangan. Hal itu guna memastikan bahwa seluruh proses Pemilukada, Legislatif dan Pilpres, bisa menjadi sebuah kesadaran demokrasi yang kemudian dapat diterima oleh semua peserta pemilu maupun seluruh elemen masyarakat.
Kata orang nomor dua di Buton ini, dukungan anggaran ini agar bisa dimamfaatkan dan dipertanggungjawabkan kemudian hari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Karena seluruh tahapan-tahapan prosesnya itu di pastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “ucapnya.
Lanjut kata La Bakry, semua akan diaudit seperti Panwas, KPU, Pemda dan seluruh instansi pemerintah yang mendapatkan dana hibah dari Pemda Buton. Semua akan diaudit oleh auditor eksternal maupun auditor pemerintah yakni Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat (BPKP).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panwas Kabupaten Buton, La Sanuru mengatakan, penyerahan dana hibah dari pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai semua tahapan pemilukada.
“Salah satunya sesudah ini kami akan lakukan perekrutan Panwas tiap kecamatan untuk membantu,” jelas La Sanuru.
Pihaknya menyadari bahwa komisoner Panwaslu hanya berjumlah tiga orang, sehingga sangat dibutuhkan kerjasama aparat keamanan seperti POLRI, TNI dan Kejaksaan serta seluruh pihak yang ada di Kabupaten Buton, untuk bersama-sama menjaga atau mengawasi pemilukada 2017 nanti.
“Semoga pemilukada ini nantinya bisa melahirkan pemilukada yang demokratis, damai, tentram, tertib dan aman terkendali,” tegasnya.
Dalam kegiatan NPHD ini turut hadir ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun S.Pd, Wakapolres Buton, Kompol Fahruroni SIK, Sekda Buton Kasim SH, Ketua Panwaslu Buton Lasanuru S.Pd, SD, Wakil Kodim 1413 Buton dan seluruh pejabat eselon II, III dan IV lingkup pemerintahan Kabupaten Buton. (C)
Penulis : Nanang
Editor : Kiki
